“Kita memperkuat pengawasan internal, bagian dari koreksi dari berbagai tata kelola yang jadi sorotan publik, penguatan budaya kerja dan transformasi digital untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi interaksi yang berujung pada tata kelola,” terang Sri Mulyani.
Belum sampai di situ, kata Sri Mulyani juga dilakukan efisiensi dan pengendalian anggaran.
“Dengan semangat Kemenkeu, begitu anggaran SDM berfokus pada unit eselon 1 terjadi inefisiensi dan ketidakoptimalan dalam pengelolaan organisasi dan pencapaian target-target. Kemenkeu1 dampak lebih baik dan kemampuan untuk saling mendukung konsistensi dan pelayanan,” jelasnya.
Seperti diketahui, dalam beberapa waktu ini pegawai Kemenkeu banyak menjadi sorotan. Mulai dari eks pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo yang jadi tersangka pencucian uang, eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono tersangka gratifikasi, hingga pegawai pamer gaya hidup mewah.
Sri Mulyani memastikan penguatan kelembagaan di Kemenkeu akan terus dilakukan. Hal itu salah satunya dilakukan melalui penguatan budaya kerja dan transformasi digital untuk mengurangi interaksi yang bisa berujung pada masalah gratifikasi.
"Sedapat mungkin teknologi digital mampu untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan dan mengurangi kemungkinan interaksi yang bisa berujung pada masalah tata kelola. Kita terus memfokuskan pada perbaikan efisiensi dan pengendalian anggaran kita," imbuhnya.
Sri Mulyani menyebut 2024 akan berfokus kepada penyelesaian berbagai investasi di bidang TIK. Di antaranya ada courtex system untuk bidang perpajakan, serta CEISA untuk pelayanan Bea dan Cukai.
"Kita melihat keseluruhan TIK itu dalam konteks hari ini, tentu tantangan serta ancaman dari sisi keamanannya menjadi sangat real. Karena semakin kita menuju digital, maka tidak boleh kompromi dari sisi keamanan," ucapnya.
Kemenkeu mengusulkan Pagu Indikatif BA 15 Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48,35 triliun. Pagu indikatif tersebut dialokasikan pada program Kebijakan Fiskal Rp40,23 miliar, Program Penerimaan Negara Rp2,48 triliun, Program Belanja Negara Rp28,74 triliun, Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko Rp310,82 miliar dan Program Dukungan Manajemen Rp45,59 triliun.
(krz/evs)
