"Untuk yang sudah dibayarkan pelaku usaha kepada negara itu sekitar Rp700 miliar," ujar Afif.
Di sisi lain, Afif mengatakan, hingga kini KPPU masih berkomitmen untuk tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pengawas persaingan usaha yang tidak sehat.
Afif berharap, lembaga satu-satu yang mengawasi praktek monopoli perdagangan di Indonesia ini dapat selalu mengawal demokrasi ekonomi.
"Kami ingin bahwa dengan adanya hari persaingan usaha yang sehat, ini ada perhatian yang lebih. Baik itu pertama; dari masyarakat, kedua dari pemerintah, kemudian juga dari pelaku usaha itu sendiri. Dari masyarakat tentunya yang kita inginkan, agar supaya kita ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya. Karena, seperti yang disampaikan oleh Pak Menko, banyak terjadi korupsi, yang itu sebenarnya dimulai dari persaingan usaha yang tidak sehat," ungkapnya.
(ibn)
