Secara keseluruhan, SEC di bawah ketuanya, Gary Gensler telah memberi isyarat bahwa mereka mengidentifikasi koin dengan total nilai sebesar US$120 miliar sebagai sekuritas yang tidak terdaftar. SEC mengatakan bahwa aturan sekuritasnya juga berlaku untuk crypto staking, yang menawarkan return kepada pelanggan karena membiarkan token mereka digunakan untuk memfasilitasi transaksi blockchain.
2. Apa artinya jika sebuah koin dianggap sebagai sekuritas?
Sesuatu dianggap sekuritas atau bukan sekuritas di bawah aturan AS itu tergantung pada seberapa miripnya mereka dengan saham yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk mengumpulkan uang. Untuk menetapkan itu, SEC menerapkan uji hukum yang bersumber dari keputusan Mahkamah Agung tahun 1946. Di bawah kerangka itu, aset dapat berada di bawah lingkup SEC ketika melibatkan investor yang memasukkan uang dengan maksud mendapatkan keuntungan.
Pada tahun 2020, agensi menggugat Ripple Labs Inc. karena diduga mengumpulkan uang dengan menjual token digital XRP tanpa mendaftarkannya sebagai sekuritas. SEC mengklaim bahwa perusahaan mendanai pertumbuhannya dengan menerbitkan XRP kepada investor yang bertaruh bahwa nilainya akan naik. Kasus ini sekarang menjadi pertarungan hukum yang besar. Ripple mempekerjakan mantan ketua SEC, Mary Jo White, sebagai pengacara.
3. Mengapa melabeli token sebagai sekuritas itu penting?
Di antara hal-hal lainnya, ini membuat pertukaran kripto lebih mahal dan kompleks. Di bawah aturan AS, label tersebut membawa persyaratan perlindungan investor yang ketat untuk platform dan penerbit. Itu berarti pertukaran akan diawasi terus menerus oleh regulator, yang apabila dilanggar akan dikenakan sanksi denda, penalti dan, dalam kasus terburuk, gugatan hukum ada tindakan kriminal. Mereka yang mendukung gagasan ini meyakini bahwa token sebagai sekuritas akan menghasilkan lebih banyak transparansi bagi para investor karena persyaratan keterbukaan SEC akan berlaku.
4. Siapa yang menentang pendekatan itu?
Para penggemar kripto mengatakan bahwa perusahaan mereka terdesentralisasi dan aturan lama itu tidak sesuai dengan mereka. Platform perdagangan kripto berpendapat bahwa aset yang mereka cantumkan harus dianggap sebagai komoditas, bukan sekuritas. Di AS, aturan yang mengatur perdagangan komoditas dan turunannya lebih difokuskan untuk memastikan bahwa perusahaan, produsen, dan petani dapat melakukan lindung nilai secara efektif terhadap risiko perubahan harga komoditas.
5. Apa yang diinginkan komunitas kripto?
Ada upaya di Capitol Hill untuk memberi Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sebagai pengawas derivatif di AS, lebih banyak kekuatan untuk mengatur aset kripto secara langsung. Saat ini mereka mengawasi kripto futures dan mampu untuk mengambil tindakan penegakan jika ada penipuan atau manipulasi di pasar, seperti yang terjadi pada puluhan kasus kripto. Rezim peraturan CFTC dianggap tidak seberat SEC, jadi tidak mengherankan jika komunitas kripto lebih menginginkan ini.
6. Koin apa yang tidak dianggap sebagai sekuritas?
Di luar kripto terbesar, ada banyak ambiguitas. Regulator AS termasuk SEC setuju bahwa Bitcoin, yang sejauh ini merupakan aset digital terbesar, bukanlah sekuritas. Ether juga dianggap bukan sekuritas selama pemerintahan Presiden Donald Trump; seorang pejabat senior SEC memberi isyarat bahwa meskipun mungkin dimulai terlihat sebagai sekuritas, di mana Yayasan Ethereum menggunakannya untuk mengumpulkan uang, koin itu telah tumbuh menjadi sesuatu yang cukup terdesentralisasi sehingga mungkin tidak lagi menjadi sekuritas. Namun, Gensler mengatakan fakta bahwa koin ini dapat dipertaruhkan dan menghasilkan bunga bisa membuat regulator mulai memperlakukannya sebagai sekuritas. CFTC, bagaimanapun, menganggap Ether sebagai komoditas.
7. Apakah ini menjadi persoalan di negara lain?
Ya. Secara global, regulator telah mengambil berbagai langkah apakah akan memperlakukan kripto sebagai sekuritas. Financial Conduct Agency di Inggris mengatur aset digital yang dianggapnya investasi yang datang dengan hak untuk return atau pembagian keuntungan, sementara "token pembayaran" seperti Bitcoin atau "token utilitas" yang menyediakan akses ke layanan tidak diatur.
Singapura mengatur kedua jenis itu tetapi di bawah undang-undang yang berbeda. Mereka menganggap koin-koin yang merupakan representasi digital dari aset lain, seperti saham yang tidak terdaftar, sebagai sekuritas.
Sementara di Eropa, parlemen negara itu pada bulan April menyetujui undang-undang yang memberlakukan aturan kripto secara umum di seluruh 27 negara anggota dan mendesak adanya kerangka hukum baru untuk mengatur penawaran publik aset kripto.
(bbn)
