Larangan tersebut saat ini terbatas pada distrik Pulau Penang, bukan di negara bagian Penang daratan. Dan persewaan tertentu, seperti apartemen berlayanan dan rumah kantor, masih diizinkan, hanya saja harus tunduk pada batasan tertentu. Tuan tanah diminta untuk memperhatikan pedoman tentang “keamanan, kebersihan umum, kesehatan, aspek sosial, dan ketertiban umum.”
Penang telah mempertimbangkan larangan operasi Airbnb selama lebih dari setahun, menyusul banyaknya keluhan tentang perilaku turis yang buruk di daerah pemukiman. Larangan tersebut juga merupakan upaya untuk merevitalisasi industri perhotelan negara yang terdampak pembatasan Covid-19. Pejabat awalnya memperdebatkan larangan langsung pada semua persewaan akomodasi jangka pendek tanpa izin di properti bangunan tinggi, tetapi mengurangi tentutan mereka setelah berdiskusi dengan Airbnb.
Menteri Pariwisata Penang, Yeoh Soon Hin, mengatakan tahun lalu bahwa penyewaan akomodasi jangka pendek “seharusnya tidak menghambat pertumbuhan industri perhotelan konvensional.”
Malaysia berusaha menarik 16,1 juta wisatawan ke negara tersebut tahun ini, 60% lebih tinggi dari total tahun lalu. Bandara Pulau Penang mencatat lebih dari 4,2 juta pergerakan penumpang pada tahun 2022, atau 8% dari total Malaysia.
(bbn)
