Sengaja menyembunyikan atau menghancurkan dokumen pemerintah membuat pelakunya menerima hukuman diskualifikasi dari jabatan. Namun, para ahli hukum masih berdebat apakah hal tersebut juga berlaku untuk kepresidenan. Melanggar undang-undang Spionase dengan menyimpan informasi pertahanan nasional dapat dijatuhi hukuman hingga 10 tahun penjara, dan menghalangi keadilan dapat dijatuhi hukuman hingga 20 tahun penjara, meskipun Trump tidak mungkin menghadapi hukuman maksimum.
Trump menegaskan dirinya tidak bersalah dalam postingan yang diunggah Kamis (08/06/2023) malam di platform Truth Social dan mengatakan bahwa ia dipanggil untuk hadir di pengadilan federal Miami pada Selasa (13/06/2023).
“Saya tidak pernah menyangka hal seperti ini bisa terjadi pada mantan Presiden Amerika Serikat,” tulisnya. Trump menyebut dakwaan tersebut sebagai “tindakan ‘perang’ hukum terbuka.”
Gedung Putih menolak berkomentar, begitu pula Departemen Kehakiman.
Dakwaan Trump menumpuk pada tekanan hukum dan politik karena dia juga telah didakwa dalam kasus di New York. Dakwaan tersebut juga datang dalam sepekan ketika tiga saingan potensial lainnya, mantan Wakil Presidennya sendiri Mike Pence, mantan Gubernur New Jersey Chris Christie dan Gubernur Dakota Utara Doug Burgum, telah mengumumkan bahwa mereka mencalonkan diri untuk mewakili Partai Republik pada pemilu 2024.
Trump tampaknya menjadi kandidat terdepan dengan basis dukungan yang tak tergoyahkan di tengah dakwaan oleh Jaksa Wilayah New York Alvin Bragg terkait suap kepada aktris film dewasa Stormy Daniels, dan keputusan sipil di New York yang emmbuatnya bertanggung jawab atas pelecehan seksual terhadap penulis E. Jean Carroll.
Namun dengan kandidat seperti Gubernur Florida Ron DeSantis dan Senator Carolina Selatan Tim Scott yang menawarkan platform alternatif di bidang yang semakin ramai, Trump berisiko kehilangan dukungan dari pemilih moderat Republik, independen, dan mereka yang berada di pinggiran kota.
Trump juga menghadapi gugatan perdata oleh Jaksa Agung New York Letitia James atas laporan penilaian aset perusahaanny, dan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Departemen Kehakiman dan jaksa wilayah Atlanta atas upanyanya untuk membatalkan hasil pemilu 2020 yang memenangkan Presiden Joe Biden.
Trump telah mengklaim semua kasus terhadapnya merupakan ‘perburuan penyihir’ di ranah politik yang dirancang untuk mencegahnya kembali menduduki Gedung Putih.
Penyelidikan kasus dokumen rahasia Departemen Kehakiman berpusat pada upaya membuat Trump mengembalikan catatan pemerintah yang diambil dari Gedung Putih ketika ia meninggalkan jabatannya pada 2021, dan menyimpannya di resor Mar-a-Lago miliknya. Agustus lalu, FBI mendapatkan surat perintah dan melakukan penggeledahan di rumah seorang mantan presiden yang belum pernah terjadi sebelumnya. Trump gagal mengembalikan semua dokumen rahasia ke Arsip Nasional, tempat seharusnya dokumen-dokumen tersebut berada, bahkan setelah menerima panggilan dari pengadilan federal yang memintanya secara langsung.
Jaksa juga memanggil sejumlah orang yang bekerja di kediaman Trump di Florida untuk bersaksi dan memberikan bukti kepada dewan juri di Washington dan Florida sebagai bagian dari penyelidikan.
Arsip Nasional, yang menyimpan catatan kepresiden dan catatan lain dari pemerintah AS, juga menemukan bahwa Pence dan Biden telah mengambil dokumen saat mereka meninggalkan kantor, namun keduanya mengundang pihak berwenang ke rumah dan kantor mereka untuk mengambilnya. Kasus hukum Pence atas dokumen-dokumen tersebut ditutup tanpa dakwaan, sementara kasus hukum Biden, yang dipimpin oleh penasihat khusus lainnya, masih tertunda.
Trump mengatakan ia telah mengeluarkan “perintah tetap” untuk mendeklasifikan semua dokumen, dan pada satu titik mengklaim ia dapat mendeklasifikan ctatan hanya dengan memikirkannya. Namun, tidak ada dokumen yang diketahui untuk mendukung klaim deklasifikasinya.
Smith ditugaskan oleh Jaksa Agung Merrick Garland pada November untuk memimpin penyelidikan atas dokumen rahasia dan penyelidikan terpisah yang sedang berlangsung atas upaya Trump dan lainnya untuk membatalkan kemenangan Biden pada tahun 2020 di sejumlah negara bagian.
Trump menghadapi tindak kriminal serius yang membuatnya terancam hukuman penjara, menurut mantan jaksa federal Barbara McQuade.
“Trump dianggap tidak bersalah, seperti semua terdakwa, namun tuduhannya signifikan karena membahayakan keamanan negara,” katanya.
—Dengan asistensi dari John Harney dan Joe Schneider.
(bbn)
