Bloomberg Technoz, Jakarta – Komisi VII DPR RI mengungkapkan adanya praktik kecurangan yang dilakukan untuk menekan harga pembelian nikel dari penambang dan pedagang oleh perusahaan fasilitas pemurnian atau smelter.

Menurut Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Maman Abdurrahman, praktik tersebut dilakukan oleh surveyor yang ditunjuk oleh perusahaan smelter untuk memeriksa kadar nikel dari penambang dan pedagang.

Hasil pemeriksaan terindikasi bukan hasil pemeriksaan yang sesungguhnya. Kadar nikel dimanipulasi agar nilai jualnya turun dan menguntungkan perusahaan smelter.

“Misalnya nih, bijih nikel dengan angka kadar nikel 1,6%, tetapi dibuatnya oleh surveyor bukan angka itu. Dibuat lebih besar misalnya 4%. Surveyor ini akhirnya mengenakan penalti dengan menurunkan harga jual bijih nikel,” katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kamis (8/6/2023).

Sebagai catatan, makin kecil persentase kadar nikel, kualitasnya makin baik. Nikel dengan kadar rendah di bawah 1,5% atau limonite merupakan salah satu material yang dibutuhkan untuk memproduksi baterai kendaraan elektrik atau electric vehicle (EV).