Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo seolah mengabaikan kualitas demokrasi demi mendorong regulasi kemudahan berinvestasi, sekalipun berbagai pihak menilai kebijakan tersebut mengebiri hak pekerja dan mengancam lingkungan hidup. 

Pertaruhan yang kini telah mendekati garis akhir jelang berakhirnya kekuasaan Jokowi menuai tanda tanya. Apakah harga yang dibayar itu sepadan dan mampu mengerek daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi, setidaknya di kawasan ASEAN di mana pamor Vietnam telah lebih dulu berkilau di mata global. 

Menurut The Economist Intelligence Unit (EIU), Indeks Demokrasi di Indonesia merosot ke level terendah dalam 14 tahun pada 2020 lalu dengan skor 6,3. Penurunan itu selain karena kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang sempat dinilai tidak efektif, juga dipicu oleh beberapa kebijakan publik kontroversial yang dirilis tanpa cukup melibatkan input dan aspirasi masyarakat. 

Baca juga: Politik Cawe-Cawe Jokowi dan Ancaman Demokrasi Indonesia

Ada dua beleid yang menjadi sorotan mengingat prosesnya yang elitis dan mengesampingkan protes masyarakat bahkan menelan korban meninggal di tengah panasnya aksi demonstrasi ketika itu. Yaitu, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi pada akhir 2019 dan penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja alias Omnibus Law pada akhir 2020.