1. Gencatan senjata dilakukan oleh dua pihak yang berkonflik yakni dalam hal ini Ukraina-Rusia
2. Kedua belah pihak mundur dan menarik pasukan 15 kilometer dari posisi masing-masing dan menjadikan demiliterized zone (DMZ)
3. PBB akan mengawasi dan memonitor DMZ
4. Pasukan PBB ditempatkan di wilayah DMZ
5. PBB mengorganisir referendum yang harus dilakukan di wilayah yang menjadi sengketa dan referendum dilakukan dengan objektif.
Sebagaimana dikutip dari rekaman pidato Prabowo, dia menyampaikan bahwa suatu kesempatan karena dalam forum itu hadir banyak menteri pertahanan termasuk dari negara Eropa. Maka sudah seharusnya ada keputusan yang bisa menghentikan perang Rusia-Ukraina. Meskipun demikian, Prabowo mengatakan dia tak memaksa proposal itu harus diterima.
"Saya tidak tahu apakah proposal ini akan diterima namun setidaknya kita mencoba memberikan rekomendasi yang konkret sehingga pertemuan seperti Shangri-La Dialogue ini menjadi wadah yang terbukti bisa berkontribusi mengurangi eskalasi ketegangan konflik," kata Menhan Prabowo di Forum Shangri-La Dialogue tersebut.
Tak perlu waktu lama, proposal Prabowo menuai reaksi. Setidaknya dari kedua belah pihak yakni Ukraina dan kemudian Rusia. Ukraina menolak proposal Prabowo karena dirasa beraroma pro Rusia.
Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menilai gagasan Prabowo sangat aneh. Negaranya tak bisa menerima gagasan untuk membekukan pasukan Rusia dan Ukraina di posisi mereka saat ini serta menciptakan zona demiliterisasi di antara keduanya.
"Ini terdengar seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov dikutip Bloomberg.
Proposal Prabowo dinilai memiliki banyak kesamaan dengan Cetak Biru Perdamaian bikinan China. Hal tersebut diketahui telah ditolak oleh sebagian besar negara di Eropa. Dalam rekomendasi tersebut implikasinya ditakutkan bahwa Rusia makin memiliki ruang menguasai wilayah Ukraina.
Sementara Rusia cenderung santai merespons proposal Prabowo. Dikutip dari kantor berita Rusia, TASS, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrey Rudenko mengatakan pihaknya menghargai setiap proposal dalam yang disampaikan terkait konflik tersebut.
"Kami menyambut semua upaya dan keinginan negara manapun yang menginginkan adanya resolusi perdamaian atas konflik ini," kata Rudenko merespons proposal damai sehari setelah pidato Prabowo.
Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Harmianin merespons soal ide referendum dan DMZ itu. Dia mengatakan, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia sehingga tidak mungkin mengadakan referendum.
Memang, setelah Rusia melancarkan agresinya, Vladimir Putin menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB. Oleh karena itu Rusia mengambilnya ilegal sehingga bukan wilayah sengketa yang layak dibawa ke referendum.
"Ukraina dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu. Gencatan senjata, pemunduran pasukan sejauh 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi juga tidak akan berhasil," kata Harmianin melalui pesan WhatsApp.
Dia menambahkan, saat ini Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina. Oleh karena itu gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina dinilai berbahaya. Kata dia, hal ini akan memberikan Rusia kesempatan mengulur waktu, menyusun kembali pasukan, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki dan mengumpulkan kekuatan lalu melancarkan gelombang agresi baru.
Dihubungi terpisah, Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo yakni Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Prabowo hanya menjalankan amanat konstitusi untuk aktif mendorong perdamaian dunia. Dia mengatakan, jelas Indonesia saat ini tidak berada di pakta pertahanan manapun.
"Segala upaya untuk perdamaian dunia kita lakukan termasuk menyampaikan berbagai bentuk proposal dialog dan perdamaian dunia, terlepas apakah disetujui atau tidak, Menhan akan terus menyuarakan resolusi damai bukan hanya untuk Rusia dan Ukraina yg sedang berkonflik juga dibelahan dunia lainnya," kata Dahnil dihubungi pada Selasa malam (6/6/2023).
Prabowo kata dia juga akan memperhatikan potensi konflik dan perang yang bisa terjadi di wilayah lainnya karena Indonesia memang ingin konlik tak merusak perdamaian di dunia.
Langkah Prabowo ini dinilai pengamat Ilmu Hubungan Internasional Radityo Dharmaputra sekilas ingin menawarkan perdamaian dalam narasi. Namun Prabowo gagal paham implikasi yang bisa terjadi sehingga terlihat tak paham konteks. Dia juga mempertanyakan mengapa Prabowo bisa menyampaikan hal yang tidak diketahui Presiden Jokowi dan Kementerian Luar Negeri. Padahal hal tersebut sangat strategis dan bisa berdampak pada posisi, citra dan reputasi Indonesia di mata dunia.
"Di satu sisi, ada upaya untuk aktif dalam perdamaian dunia tapi tidak dengan usulan yang berdasar. (Prabowo) mencoba untuk seakan-akan di tengah tapi karena tidak paham konteks, akhirnya jadi pro-Rusia," kata Radityo dari Universitas Airlangga tersebut saat dihubungi.
Dia mengatakan, bukan kali ini saja Prabowo berbeda dengan Kemlu RI. Menhan Prabowo juga pernah berbeda pendapat dengan Menlu Retno Marsudi soal AUKUS. Menlu Retno diketahui pernah mengkritik keras inisiatif pertahanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dikenal dengan AUKUS saat berbicara di New York, September 2021 lalu. Indonesia tak sreg soal kapal selam nuklir AUKUS yang bisa berdampak buruk bagi wilayah Indonesia. Namun Prabowo malah mengatakan menghormati langkah Australia bergabung dengan AUKUS karena negara itu ingin memiliki kapal selam berteknologi nuklir.
Radityo menjelaskan, proposal Prabowo yang dikecam banyak pihak termasuk oleh menhan negara-negara telah menabrak prinsip Indonesia berpihak pada negara kecil yang terjajah. Jadi bukan hanya tak hanya tak sejalan dengan politik bebas aktif. Apalagi proposal DMZ yang diisi pasukan PBB kata dia juga harus seizin Dewan Keamanan PBB. Rusia ada di situ jelas bisa melakukan veto.
Lebih jauh pengamat tersebut mempertanyakan mengapa orang-orang di sekitar Prabowo termasuk penasihat keamanan dan pertahanan membiarkan hal ini. Yang jelas kata dia "harga" yang harus dibayar dengan adanya blunder ini bukan cuma "harga" domestik melainkan reputasi internasional atau global.
Jangan-jangan kata Radityo, Prabowo sedang testing the water 'mengetes publik' atau sekalian mencoba peruntungan apakah isu ini akan mengerek namanya di mata calon pemilih dalam negeri yang tak sedikit pro Rusia.
Diketahui Prabowo memang sudah menyatakan akan maju menjadi calon presiden di Pemilu 2024 mendatang.
"Kita tidak bisa tahu secara pasti, tapi targetnya mungkin adalah scoring point secara domestik menjelang pemilu. Kemarin sudah ada narasi (menyebut) “proposal berani” dari jubirnya. Kelompok pro-Rusia di dalam negeri Indonesia juga sudah bertepuktangan dan mendukung," tutupnya.
(ibn/dhf)
