Basuki juga mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), seluruh pekerjaan konstruksi pada tahun 2024 tuntas pada tahun tersebut, sehingga infrastruktur tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat.
Adapun perincian penambahan anggaran mencakup pembangunan IKN Rp5,61 triliun, penanganan bencana alam Rp160 miliar, penataan Asean Summit TA Rp170 miliar, renovasi sarana prasarana olahraga Rp140 miliar, dan dukungan KIT Batang Rp700 miliar.
Infrastruktur IKN
Hingga saat ini, Basuki mengatakan bahwa pembangunan IKN masih terus berlanjut. Sejak 2020 hingga awal Juni 2023, PUPR telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp36,73 triliun
"Dukungan infrastruktur IKN dari 2020-2023 sebesar Rp36,73 triliun dari total anggaran seluruhnya Rp62,22 triliun sampai dari 2024. Jadi hitungan kami pada IKN telah ada sebanyak 76 paket pekerjaan. Sampai dengan 2023 ini, yang sedang dalam pekerjaan ada Rp36,72 triliun yaitu sebesar 39 paket dalam pelaksananaan yang total anggarannya Rp24,16 triliun atau progresnya mencapai 29,87%," kata Basuki.
Perinciannya adalah untuk Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp1,14 triliun yakni pembangunan Drainase utama dan Pengendalian banjir DAS Sanggai, Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, Intake Sungai Sepaku.
Ditjen Bina Marga sebesar Rp9,72 triliun diperuntukkan Jalan kerja logistik KIPP, Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Sisi Barat, Jalan Tol IKN, Pembangunan Jalan Lingkar Sepaku, Jalan Akses Persemaian Mentawir, Pembangunan Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek, Pembangunan Jalan Akses Bandara, dan Pembangunan Dermaga Logistik.
Ditjen Cipta Karya sebesar Rp11,58 triliun untuk Penyiapan KIPP I dan II, Penataan Sumbu Kebangsaan I dan II, Penataan Sumbu Tripaja, Pembangunan Gedung, Sarana dan Prasarana Pemerintahan IA, IB, II. Kantor Kemenko 1,2,3, dan 4. Pembangunan Gedung Kemensetneg, Pembangunan Gedung PUPR, Pembangunan Masjid Negara, Pembangunan IPA dan Jaringannya, Pembanginan IPAL dan jaringannya, Pembangunan TPST dan Unit Pengerukan Residu.
Ditjen Perumahan sebesar Rp4,20 triliun untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri serta pembangunan rusun ASN dan Hankam.
Kemudian Ditjen Bina Konstruksi, Rp0,03 triliun untuk pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi di IKN, manajemen pengadaan barang dan jasa terkait kinerja UKPBJ IKN.
(ibn/ezr)
