"Kita sekarang sudah hampir didekati oleh Vietnam atau bahasa lain kita hampir dikejar oleh Vietnam," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas RI Suharso Monoarfa, Selasa (6/6/2023). 

Dengan capaian itu, Vietnam menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Strategi negeri yang dilewati oleh sungai Mekong itu mengalihkan perekonomian dari sektor pertanian ke sektor manufaktur dan jasa, terbukti ampuh membawa Vietnam berjaya di antara negara peers group di Asia.

Pada 2022, sebagai gambaran, Vietnam mencatat pertumbuhan PDB sebesar 8,02%, jauh di atas negara-negara tetangga bahkan Indonesia cuma bisa tumbuh 5,31%.

Keberhasilan Vietnam berlari mengejar ketertinggalannya tidak bisa dilepaskan dari upaya negara itu memacu perekonomian agar efisien sehingga mengundang minat investasi asing yang besar. Berdasarkan data Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, akumulasi penanaman modal asing (PMA) di Vietnam sampai 20 Mei lalu mencapai US$447,67 miliar dengan 37.328 proyek terdaftar. 

Singapura, Jepang, China, Taiwan, Hong Kong dan Korea Selatan adalah enam investor asing utama di Vietnam dengan nilai penanaman modal setara 76,6% selama lima bulan pertama 2023. Sedangkan sektor yang terbanyak menjadi incaran investasi asing adalah industri pengolahan dan manufaktur, bank dan keuangan, lalu real estate dan teknologi.

Korupsi Bebani RI

Indonesia bukan tidak berusaha untuk mengerek perekonomiannya agar melaju lebih kencang dan berkelanjutan. Beberapa kebijakan utama ditempuh untuk mengeluarkan RI dari jebakan middle income trap. Salah satunya adalah kebijakan hilirisasi nikel. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nikel menjadi jadi proyek percontohan yang telah mengalami peningkatan nilai ekspor hingga 10 kali lipat dalam lima tahun.

Pemerintah juga menggenjot hilirisasi bahan mentah lain melalui pemrosesan minyak dan gas. Lalu, akan berlanjut mengekspor hasil olahan minyak kelapa sawit, produk kepala, rumput laut, dan garam. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan investasi sebesar US$ 545 miliar, setara separuh dari PDB Indonesia saat ini.

Akan tetapi, upaya itu akan sulit menjadi satu-satunya panacea ketika sisi efisiensi investasi masih kalah. Vietnam berhasil menarik investasi masuk salah satunya karena tingginya efisiensi investasi di negeri itu.

Mengacu pada skor Incremental Capital Output Ratio (ICOR) atau rasio antara tambahan output dengan tambahan modal, di mana semakin kecil angkanya maka itu menunjukkan negara tersebut semakin efisien untuk berinvestasi. Dalam kurun waktu 2015-2019, skor ICOR Vietnam sudah di 3,7, terendah di ASEAN. Bandingkan dengan Indonesia yang skor ICOR masih di 6,8, tertinggi bila dibanding Malaysia 5,4, juga Filipina 4,1.

Skor ICOR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki PR besar perihal efisiensi investasi. Dalam konteks Indonesia, ada PR besar terkait pemberantasan praktik korupsi dan pungutan liar. Indeks korupsi selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2014-2022, terpantau stagnan.

Bahkan selama kurun lima tahun yakni 2018-2022, indeks persepsi korupsi di Indonesia malah semakin buruk. Setelah sempat mencatat skor 40 pada 2019, skornya semakin turun hingga kini di posisi 34. Skor indeks diukur dengan skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), sehingga semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara maka semakin rendah korupsi terjadi di negeri itu. 

Sedangkan Vietnam, sejauh ini mencatat Indeks Persepsi Korupsi lebih bagus ketimbang Indonesia yakni dengan nilai 42 pada 2022 lalu, mengalahkan Thailand 36, Filipina 33 juga Myanmar 23. Vietnam berada di urutan ketiga negeri paling bersih di ASEAN setelah Malaysia yang nilainya 47 dan Singapura dengan skor 98.

Bukan cuma itu, ada banyak gula-gula penarik investasi yang sejauh ini berhasil menarik Vietnam menjadi satu dari 20 tujuan investasi terbaik 2020. Mulai dari keringanan pajak penghasilan (PPh) badan yang hanya 20%, lebih tinggi Indonesia 22%. Lalu, investor yang ingin berinvestasi di Vietnam juga tidak dikenakan kewajiban modal minimal disetor. Sebaliknya, Indonesia mensyaratkan Rp2,5 miliar.

Dikejar Juga oleh Myanmar?

Pengetatan moneter oleh bank sentral sejak Agustus 2022 telah berimbas pada perlambatan ekonomi yang makin kentara. Salah satu indikasinya adalah penurunan indeks manufaktur RI.

S&P Global melaporkan, aktivitas manufaktur yang dicerminkan dengan Purchasing Managers’ Index (PMI) di Indonesia ada di 50,3 pada Mei. Turun dibandingkan bulan sebelumnya yang 52,7 sekaligus menjadi yang terendah sejak November tahun lalu.

Level indeks manufaktur RI itu kalah dari Myanmar yang mencatat nilai 53 pada Mei lalu, meski mengalami penurunan juga dari April sebesar 57,4. Myanmar, negara yang baru mengalami kudeta militer pada 2021 itu mencatat empat bulan berturut-turut ekspansi manufaktur.

Memang dari sisi ukuran ekonomi, Indonesia masih jauh lebih besar. PDB Indonesia pada 2021 adalah sebesar US$ 1,19 triliun, berkali-kali lipat lebih besar dibandingkan Myanmar yang cuma US$ 65,09 miliar. Akan tetapi, berkaca dari pengalaman bersaing dengan Vietnam, penting bagi Indonesia untuk fokus pada upaya keluar dari middle income trap agar tidak sampai dipecundangi lagi oleh negeri yang cenderung diremehkan.

(rui)