Sebagai contoh, masalah pemberian imunisasi dasar lengkap pada bayi di mana target RPJMN adalah sebesar 90%, akan tetapi pada 2022 lalu baru tercapai 63,17%.

Begitu juga masalah stunting pada balita yang masih mencapai 21,6%, jauh dari target sebesar 14%. Bahkan untuk masalah penyakit kusta yang ditargetkan bisa dieliminasi sebanyak 405, sampai 2022 lalu baru tereliminasi 354 kasus.

Malahan, menurut Suharso, kasus kusta ditemukan di sebuah kecamatan yang lokasinya tidak jauh dari Jakarta, yang notabene pusat pemerintahan dan ekonomi Tanah Air.

Sebagai gambaran, Indonesia sejauh ini masih tercatat sebagai negara ketiga di dunia dengan kasus kusta terbanyak, mencapai 12.095 kasus baru per tahun. Begitu juga kasus TB, Indonesia masih menjadi "juara" kedua di dunia dengan 969.000 kasus baru per tahun. 

Anak Merokok dan Obesitas

Bukan hanya masalah penyakit yang masih belum bisa ditaklukkan sesuai target. Isu kesehatan yang tak kalah krusial seperti masalah merokok pada anak dan obesitas pada orang dewasa, kemungkinan juga gagal diatasi sesuai target Jokowi. 

Sebagai gambaran, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2020 lalu, persentase anak merokok di Indonesia untuk kelompok umur 10-12 tahun tercatat 0,13%, lalu menurun sebesar 0,07%. Namun, pada 2022 angkanya melonjak lagi menjadi 0,11%.

Begitu juga untuk kelompok umur 13-15 tahun dari 1,44% pada 2021 menjadi 1,45% pada 2022. Adapun kelompok usia terbesar perokok anak yakni 16-18 tahun, angkanya turun dari 9,59% pada 2021 menjadi 8,92% pada tahun berikutnya. 

Upaya pemerintah menekan angka merokok anak juga seperti jalan di tempat. Pada 2016 lalu, pemerintah Jokowi sudah berhasil menekan angka merokok anak di 3,39%, akan tetapi pada 2022 angkanya kembali naik ke 3,44%. 

Begitu juga tren obesitas pada penduduk dewasa berusia di atas 18 tahun di Indonesia, terpantau terus meningkat. Sebagai gambaran, pada 2007, prevalensi obesitas di Indonesia baru 19,1. Namun, pada 2013 angkanya melompat menjadi 26,3. Bahkan pada 2016 dan 2018, angkanya semakin tinggi menjadi 33,5 dan 35,4. 

Modal Menjadi Negara Maju

Pencapaian target RPJMN yang terancam gagal itu penting menjadi perhatian mengingat RPJMN menjadi titik tolak untuk mengantar Indonesia mewujudkan Visi 2045 menjadi negara maju. 

Pemerintah memiliki pedoman 8 arah kebijakan untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024. Yaitu, pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan Ekstrem, lalu peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kemudian, penguatan daya saing usaha, lalu revitalisasi industri dan penguatan riset terapan.

Lalu, pembangunan rendah karbon dan transisi energi. Disusul percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta percepatan oembangunan Ibu Kota Nusantara dan terakhir, pelaksanaan Pemilu 2024.

"Tahun 2024 adalah tahun terakhir RPJMN 2019-2024 dan akan menjadi pondasi untuk keberlanjutan pembangunan selanjutnya. Ini yang membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 menjadi penting," kata Suharso. 

Dalam Nawacita dan Visi Indonesia 2045, pembangunan sumber daya manusia ditempatkan oleh Jokowi di urutan pertama. "Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global," demikian ditulis dalam RPJMN 2020-2024 seperti dimuat oleh Kementerian PPN/Bappenas. 

Tanpa kondisi kesehatan yang prima, akan sulit mewujudkan kualitas SDM Indonesia sesuai harapan. Di sisi lain, angka kemiskinan ekstrem juga diperkirakan sulit diturunkan menjadi 0% sebagaimana target.

Jokowi menargetkan angka kemiskinan bisa diturunkan hingga 7% pada 2024 dan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun masa jabatannya berakhir. Namun, target itu diragukan bisa tercapai menilik sejauh ini tingkat angka kemiskinan ekstrem pada 2022 mencapai 2,04% menurut data termutakhir BPS.

"Dari tren data sepertinya agak sulit mencapai angka [kemiskinan] 7% pada 2024 dan kemiskinan ekstrem 0%," kata Kepala BPS Margo Yuwono dalam konferensi pers 30 Januari lalu. 

Middle Income Trap

Sebagaimana diketahui Indonesia berupaya keluar dari jebakan kelas menengah alias middle income trap. 

Jebakan kelas menengah alias middle income trap adalah sebuah istilah yang pertama kali dikemukakan oleh Bank Dunia, mengacu pada sebuah negara yang mampu mencapai tingkat pendapatan menengah akan tetapi tidak mampu keluar dari tingkatan tersebut ke level pendapatan negara maju. 

Negara berpendapatan menengah adalah yang mencatat pendapatan per kapita antara US$3.856 hingga US$11.905 per tahun, berdasarkan kategorisasi yang dibuat oleh World Bank. Di mana posisi Indonesia saat ini?

Berdasarkan data BPS, sampai 2022, Indonesia mencatat pendapatan per kapita sebesar US$4.783, tumbuh 37,56% dalam kurun waktu 8 tahun sejak 2014, atau ketika Presiden Jokowi pertama kali menjabat. Tahun ini, pendapatan per kapita RI diprediksi bisa menembus US$5.000, walau itu masih jauh untuk membawa Indonesia ke kelompok negara maju.

Agar bisa keluar dari kelompok kelas menengah dan menjadi negara maju, Indonesia harus bisa mencetak pertumbuhan 6%-7% per tahun, menurut hitungan Kementerian PPN/Bappenas RI. Nyatanya, dalam 10 tahun terakhir, Indonesia tidak pernah mencetak pertumbuhan hingga 6%. 

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target keluar dari middle income trap ditetapkan pada 2036 di mana pendapatan per kapita RI dikejar sebesar US$12.233 pada 2035. Target itu bisa tercapai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi pada 2020-2025 sebesar 6% lalu 2025-2030 sebesar 6,2%, berlanjut pada 2030-2035 sebesar 5,9%.

Apa mau dikata, pandemi Covid-19 menggoyahkan target tersebut. Pecahnya pandemi Covid-19 menjadi "kiamat" bagi target pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Indonesia pada 2020 nyungsep parah hingga mencetak pertumbuhan negatif selama empat kuartal berturut-turut sampai Maret 2021 lalu. Alhasil, semakin jauh mimpi Indonesia menjadi negara maju.

Dalam rentang 2014-2022, rata-rata per tahun Indonesia hanya mencetak pertumbuhan ekonomi 4,26%. Janji Jokowi dalam kampanye pilpres 2014 yang akan membawa Indonesia tumbuh 7%, alhasil semakin jauh panggang dari api. Selama periode kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada 2017 yaitu sebesar 5,19%.

(rui)