Di sisi lain, kata Arief, Bulog juga masih harus melakukan tugas penyaluran bantuan sosial (bansos) beras sesuai mandat negara. Hingga saat ini, instansi tersebut telah mendistribusikan bantuan beras untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM), serta bantuan pangan telur dan daging ayam kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS).
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, mendesak Bapanas agar penyaluran bansos pangan –baik beras maupun telur dan daging ayam– memiliki mekanisme yang jelas agar tidak dijadikan komoditas politik di beberapa daerah.
Merespons hal tersebut, Arief mengatakan Bapanas menggandeng Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk memastikan data penerima bansos akurat, khususnya untuk data di 7 provinsi yang menjadi sasaran bansos daging dan telur ayam.
“Sementara itu, untuk bansos beras, kami pakai data KPM dari Kementerian Sosial. Itu datanya by name, by address. Jadi Bulog ditugaskan by name, by address sudah sesuai dengan data BKKBN. ID FOOD dan Berdikari juga pakai data BKKBN. Jadi kalau dibilang soal pembagian ada orang antre tetapi tidak dibagi, saya sudah cek, itu tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Dalam penyaluran bansos pun, kata Arief, Bulog turut menugaskan PT Pos Indonesia untuk mengantar paket sesuai alamat penerima. “NIK menjadi dasarnya. PT Pos melihat pergerakan stok mulai dari Buog, titik distribusi, sampai dengan penerima,” sambungnya.
Sekadar catata, program bantuan pangan tersebut mencakup pemberian telur ayam 1 pak dan 1 ekor daging ayam karkas melalui holding BUMN pangan, ID FOOD. Program tersebut akan berjalan selama 3 bulan, sepanjang April sampai dengan Juni 2023.
(rez/wdh)
