Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri BUMN Erick Thohir mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk tambahan investasi dan operasional terhadap 10 BUMN pada tahun depan. Total PMN yang diajukan tersebut mencapai Rp 57,9 triliun.
Erick menjelaskan, mayoritas alokasi PMN tersebut nantinya untuk proyek yang kembali akan digunakan oleh masyarakat. Sebagiannya lagi, dipergunakan untuk restrukturisasi keuangan perusahaan dan kepentingan investasi lainnya.
"Kami mengajukan PMN untuk tahun 2024 yang sebenarnya kami meminta untuk tambahan PMN di tahun ini. Namun Kementerian Keuangan mengakumulasinya di PMN tahun 2024," kata Erick saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/6/2023).
Terkait dengan hal itu, menurut Erick, kontribusi pajak BUMN kepada negara dari tahun ke tahun dinilai cukup konsisten. Pada 2020, misalnya, BUMN telah menyetorkan sebesar Rp284 triliun, 2021, Rp246,5 triliun, dan tahun 2022 naik lagi menjadi Rp278 triliun.
Sementara itu, kapitalisasi pasar BUMN juga terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2020 sebesar Rp1.719 triliun, tahun 2021 sebesar Rp1.985 triliun, dan 2022 sebesar Rp2.201 triliun.
Erick lantas merinci total jumlah alokasi PMN tersebut yakni Adapun PMN tunai yang diusulkan pada 2024 di antaranya, PLN sebesar Rp 10 triliun yang digunakan untuk pencapaian target rasio elektrifikasi. Kemudian ada Hutama Karya sebesar Rp10 triliun untuk pendanaan masa operasi, Pelni sebesar Rp10 triliun untuk pembelian 3 kapal penumpang rute perintis, IFG sebesar Rp3 triliun untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR.
Selanjutnya, ada Industri Kereta Api (INKA) sebesar Rp3 triliun untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi. Rekayasa Industri sebesar Rp2 triliun untuk dukungan restrukturisasi struktur permodalan, dan RNI sebesar Rp1,9 triliun untuk penyertaan ke anak perusahaan investasi dan modal kerja.
Sementara itu PMN tambahan bedasarkan rapat internal Presiden pada 28 April 2023 di antaranya, Hutama Karya sebesar Rp12,5 trilliun untuk penyelesaian pembangunan ruas tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) dan Kayu Agung-Palembang-Betung, Wijaya Karya sebesar Rp8 triliun untuk penyehatan struktur permodalan, dan IFG Rp3,56 triliun untuk penyelesaian pengalihan polis Jiwasraya.
"Dari Menteri Keuangan tetap kemarin sudah diusulkan jadi masukan di justru PMN 2024. Makanya kalau kita liat PMN 2023 berubah dari Rp33 triliun jadi Rp57 triliun," ujar Erick.
(ibn/evs)
