Dalam pernyataan pada 20 Januari, Kepala BIdang Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menegaskan bahwa sikap Presiden Biden adalah “batas utang bukan sesuatu untuk dinegosiasikan, tetapi kewajiban bagi para pemimpin negara untuk menghindarkan ekonomi dari kekacauan”. Biden berharap Kongres menjalankan tugas dengan menaikkan batas utang, kata Jean-Pierre.
Menurut McCarthy, penghematan anggaran jangan sampai melibatkan Jaminan Kesehatan dan Jaminan Sosial. Juga anggaran pertahanan.
“Kita tidak akan default,” tegasnya. McCarthy, Perwakilan Partai Republik dari California, enggan berspekulasi soal kemungkinan kenaikan batas utang sementara, yang diusulkan para petinggi partainya.
Tanpa restu Kongres, dana kelolaan Jaminan Sosial tidak akan bisa memenuhi kewajibannya pada 2035. Sementara Jaminan Kesehatan rumah sakit akan mencapai puncak pada 2028.
Partai Demokrat mengusulkan kenaikan potongan Jaminan Sosial di Pajak Penghasilan (PPh). Namun usulan ini ditolak oleh sebagian besar anggota dari Republik.
Setelah ‘pertempuran’ sengit untuk mendapatkan kursi Ketua DPR, McCarthy didesak untuk menggolkan penghematan anggaran. Faksi yang beranggotakan 24 anggota Partai Republik di Senat memperingatkan Biden bahwa mereka tidak akan menyetujui kenaikan batas utang tanpa perubahan “struktural” di postur belanja negara.
“AS tidak bisa terus belanja dan mewariskan utang kepada generasi mendatang. Kita harus menyeimbangkan anggaran,” tutur McCarthy.
Dalam aturan saat ini, utang pemerintah AS tidak boleh melampaui US$ 31,4 triliun. Mengutip kurs acuan Bank Indonesia (BI) 27 Januari 2023, US$ setara Rp 14.978. Jadi US$ 31,4 triliun ekuivalen Rp 470.309,2 triliun.
Kementerian Keuangan AS menyebut batas itu bisa bertahan hingga awal Juni. Namun ada risiko default jika selepas itu tidak ada kenaikan.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen dalam wawancara dengan Bloomberg pekan lalu menyebut kegagalan menaikkan batas utang akan menjadi “bencana”.
(bbn)
