Sebagian besar investor menilai isu risiko gagal bayar AS telah terselesaikan, tetapi mengalihkan perhatian ke ketidakpastian lain; seperti kebijakan The Federal Reserve (The Fed).
Benchmark Treasuries turun pada perdagangan Asia Jumat (2/6/2023), sementara ekuitas di wilayah ini mengikuti benchmark AS lebih tinggi di tengah berlanjutnya penguatan saham teknologi.
Sekadar catatan, undang-undang tersebut merupakan sebuah kompromi yang diperjuangkan dengan keras dan akhirnya berhasil dicapai setelah pembicaraan pribadi dan penunjukan publik selama berpekan-pekan. Adapun, kesepakatan undang-undang tersebut terjadi di Washington, wilayah yang terkenal sangat terpolarisasi.
Diloloskannya UU tersebut melalui Senat, pada Kamis malam waktu setempat, membutuhkan negosiasi selama berjam-jam antara kedua pihak. Senator independen Kyrsten Sinema harus bolak-balik antara kubu Partai Republik yang makan siang di lantai dua Capitol, dan Demokrat yang berada di dalam dan di luar lantai Senat.
Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk mengizinkan pemungutan suara cepat di luar kebiasaan The Eleventh Amendment (Amandemen ke-11) — dan semuanya gagal. Lalu, sepasang pernyataan dari Schumer pun diutarakan untuk meredakan kekhawatiran tentang tingkat belanja pertahanan dan potensi pemangkasan anggaran lainnya.
Schumer memperjelas bahwa Senat dapat melewati pagu belanja dalam RUU untuk Ukraina, yang merupakan prioritas penggunaan dana darurat untuk kepentingan pertahanan dan domestik. DPR yang dikendalikan Republik pun terpaksa setuju.
Keputusan Senat pada akhirnya memutus rantai kebuntuan terburuk atas masalah utang AS dalam belasan tahun terakhir. Akan tetapi, hal itu menimbulkan kerugian politik bagi Biden dan McCarthy, yang telah ditentang oleh anggota parlemen di sayap partai masing-masing yang bersikeras bahwa terlalu banyak hal dikompromikan dalam negosiasi.
Kaukus Kebebasan DPR ultrakonservatif mengintensifkan kritiknya terhadap McCarthy setelah lebih banyak anggota Demokrat memilih RUU di DPR daripada Republik. Anggota Kaukus akan bertemu pekan depan untuk membahas langkah mereka selanjutnya, yang dapat mencakup upaya untuk menggulingkan McCarthy.
Sementara itu, bagi Biden, pemungutan suara berisiko mengasingkan kaum progresif menjelang kampanye pemilihan ulang, padahal dia akan mengandalkan kalangan itu untuk membangkitkan antusiasme dan mengalahkan para pemilih kritis.
Untungnya, Biden tidak menghadapi tantangan utama yang serius dari kiri, sebab kesepakatan UU itu telah mencegah terjadinya pergolakan ekonomi menuju upaya pemilihannya kembali. Hal itu juga memperkuat reputasinya sebagai sosok pragmatis dan bekerja lintas partai.
Untuk diketahui, RUU pagu utang AS akan mengatur arah belanja federal untuk dua tahun ke depan dan menangguhkan plafon utang hingga 1 Januari 2025. Dengan demikian, beleid itu juga akan menunda bentrokan lain atas pinjaman hingga setelah masa pemilihan presiden usai.
Sebagai imbalan atas suara Republik untuk penangguhan tersebut, Demokrat setuju untuk membatasi belanja federal selama dua tahun ke depan. RUU itu juga memberi lampu hijau pada Mountain Valley Pipeline milik Equitrans Midstream yang terhenti di Virginia Barat.
Pembatasan belanja dalam UU itu mungkin berdampak besar pada lulusan perguruan tinggi muda yang harus melanjutkan pembayaran pinjaman mahasiswa dan beberapa orang Amerika berpenghasilan rendah yang terkena pembatasan tunjangan atau pemotongan layanan.
Ekonom Bloomberg Economics Anna Wong dan Maeva Cousin menulis pada Selasa bahwa batas pengeluaran dua tahun yang diminta dalam UU itu akan memberikan pukulan jangka pendek, serta tambahan tekanan bagi ekonomi yang sudah rentan terhadap resesi.
“Namun, [UU tersebut] hampir tidak akan merusak lintasan jangka menengah yang tidak berkelanjutan dari utang federal AS — yang kami perkirakan masih dalam jalur untuk meningkat dari 97% terhadap PDB pada 2022 menjadi lebih dari 130% terhadap PDB pada 2033,” paparnya.
Pilihan sulit tentang bagaimana menyesuaikan layanan pemerintah sebagian besar diserahkan kepada Kongres untuk dinegosiasikan dalam paket pengeluaran terpisah sebelum 1 Oktober atau dimulainya tahun fiskal federal berikutnya.
Kantor Anggaran Kongres nonpartisan memproyeksikan pagu belanja pemerintah akan membutuhkan pemangkasan hingga US$64 miliar (Rp951,36 triliun) tahun depan, meskipun pejabat Gedung Putih mengeklaim mereka masih memiliki kesepakatan sampingan untuk menangkal sebagian besar pemotongan tersebut, yang secara efektif sama saja dengan pembekuan belanja negara secara keseluruhan.
(bbn)
