Menteri Keuangan Jepang Shunichi Suzuki mengatakan kepada para wartawan hari ini (2/6/2023) bahwa pemerintah tidak mempertimbangkan kenaikan pajak penjualan untuk mendanai langkah-langkah itu dan Fumio Kishida berencana menaikkan pungutan lainnya.
Menerapkan pajak baru bisa mengurangi dukungan masyarakat pada pemerintah di tengah spekulasi bahwa Fumio Kishida mungkin akan mengadakan pemilihan umum dalam beberapa bulan mendatang. Meskipun ia tidak perlu mengadakan pemungutan suara hingga 2025, memperbarui mandatnya akan membantunya mempertahankan cengkeramannya terhadap Partai Demokratik Liberal yang berkuasa menjelang pemilihan kepemimpinan partai tahun depan.
"Dalam mengamankan pendanaan untuk kebijakan angka kelahiran, kita tidak boleh merusak ekonomi atau mengurangi pendapatan bagi kaum muda atau mereka yang membesarkan anak," kata Fumio Kishida. "Dengan mereformasi pengeluaran dan memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal, kami akan berusaha untuk tidak menciptakan beban tambahan yang nyata."
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan menerbitkan obligasi untuk menutupi kekurangan dana awal.
Shunichi Suzuki menambahkan pemerintah akan mempertimbangkan secara spesifik reformasi fiskal menjelang akhir tahun dan sebuah kerangka kerja baru akan dibuat untuk mengamankan pendanaan yang stabil, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
"Jika Anda berpikir mengenai pemilu yang mungkin akan diadakan, ini bukan waktunya untuk berbicara dengan lantang mengenai siapa yang akan menanggung berapa banyak beban," kata Masato Koike, ekonom di Sompo Institute Plus.
Hampir 30% dari populasi Jepang berusia 65 tahun ke atas. Tahun lalu, jumlah anak yang lahir turun di bawah 800.000 kelahiran untuk pertama kalinya sejak pencatatan dimulai pada tahun 1899. Sebuah studi dari lembaga think-tank independen Recruit Works Institute yang diterbitkan pada bulan Maret menemukan bahwa Jepang mungkin akan kekurangan lebih dari 11 juta pekerja pada tahun 2040.
Perdana Menteri juga telah menunda keputusan peningkatan belanja pertahanan sebesar 60% selama lima tahun ke depan, karena jajak pendapat menunjukkan sebagian besar para pemilih yang berjuang dengan kenaikan harga-harga barang dan jasa menentang kenaikan pajak guna mendanai kebijakan-kebijakan baru tersebut.
(bbn)
