Pangkalan data membutuhkan pasokan listrik yang tidak sedikit. Menurut Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Tiola Allain melalui keterangan tertulisnya, pangkalan data berskala kecil membutuhkan listrik hingga 1 megawatt (MW) atau setara dengan listrik untuk seribu rumah.
Dengan demikian, Evy menyebut listrik yang bersumber dari pembangkit EBT akan jauh lebih baik apabila dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Keuntungan yang didapatkan dari pemanfaatan tersebut jauh lebih besar dibandingkan dengan mengirimkan pasokan listrik ke Negeri Singa.
“Jadi, ekspor renewable energy [energi terbarukan] ini perlu policy [kebijakan] yang proper [tepat] untuk kemandirian kita. Kalau lebih baik dijual untuk dipakai di dalam negeri, ngapain ekspor?” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut listrik dari pembangkit EBT yang diimpor oleh Singapura akan digunakan untuk untuk membangun industrinya.
Hal itu dinilai akan merugikan pertumbuhan ekonomi dan industri Indonesia lantaran nilai tambah dari listrik berbasis EBT kabur ke luar negeri.
“Singapura minta supaya kita ekspor listrik, kita tidak mau, saya bilang tidak mau,” kata Luhut saat acara Hilirisasi dan Transisi Energi Menuju Indonesia Emas, Selasa (9/5/2023).
Singapura diketahui sudah menyiapkan rencana impor listrik berbasis EBT dari Indonesia pada 2025 sebesar 600 MW. Kapasitas tersebut akan melonjak dua kali lipat pada 2027 atau setara 1.200 MW.
(rez/wdh)
