Menerapkan pajak baru akan merusak dukungan pemerintah di tengah spekulasi bahwa Kishida mungkin akan mengadakan pemilihan dalam beberapa bulan mendatang. Meski ia tidak perlu mengadakan pemilihan hingga 2025, memperbaharui mandatnya akan membantu mempertahankan kekuasaannya atas Partai Demokrat Liberal menjelang pemilihan pimpinan partai tahun depan.
Perdana Menteri memperkenalkan sejumlah langkah yang bisa dilakukan, termasuk pemberian uang tunai dan ketentuan pengasuhan anak pada tahun keuangan mulai April 2023.
"Dalam mengamankan pendanaan untuk kebijakan angka kelahiran, kita tidak boleh merusak ekonomi atau mengurangi pendapatan kaum muda, atau mereka yang membesarkan anak," kata Kishida. "Dengan mereformasi pengeluaran dan memanfaatkan anggaran yang ada secara maksimal, kami bertujuan untuk tidak menambah beban."
Ia menambahkan pemerintah akan menerbitkan obligasi untuk menutup kekurangan dana dari awal.
"Jika Anda berpikir pemilu yang mungkin ada diadakan, ini bukan waktunya untuk lantai bicara tentang siapa yang akan menanggung beban besar ini," kata Masato Koike, ekonom Sompo Institute Plus.
Diketahui 35% populasi Jepang berusaia 65 tahun ke atas. Tahun lalu jumlah angka kelahiran turun di bawah 800.000. Ini kali pertama terjadi sejak mulainya pencatatan kelahiran tahun 1899.
Studi dari Recruit Works Institute yang terbit Maret menyatakan bahwa Jepang mungkin akan defisit lebih dari 11 juta pekerja pada 2040.
Perdana Menteri juga telah menunda keputusan mendanai kenaikan 60% belanja pertahanan selama lima tahun ke depan. Ini disulut oleh jajak pendapat yang menyebut bahwa para pemilih yang berjuang dengan kenaikan harga sebagian besar menentang kenaikan pajak guna pendanaan program baru tersebut.
(bbn)
