Invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2021 terus mengubah lanskap keamanan di Eropa. Finlandia bergabung dengan NATO pada April 2023, meskipun mereka pada awalnya setuju untuk bekerja pada proses aksesi secara bertahap. Jika Swedia masuk menjadi anggota, ekspansi NATO akan mencakup seluruh wilayah Nordik, yang artinya mereka menguasai sebagian besar Laut Baltik yang merupakan pintu gerbang strategis bagi Rusia.
Semua anggota NATO, kecuali dua negara, telah meratifikasi permohonan Swedia. Pemerintahan Billstrom tetap optimis dapat memperoleh persetujuan yang diperlukan dari Turki dan Hungaria melalui KTT NATO yang akan diadakan di Vilnius pada pertengahan Juli.
Namun, dengan Erdogan yang sedang fokus membentuk kabinet baru, kemungkinan tersebut tampaknya sulit. Walaupun deklarasi untuk menyutujui tawaran Swedia dapat dilakukan, Billstrom bersikeras bahwa ambisinya adalah mendapatkan izin resmi ketika para pemimpin NATO bertemu di ibukota Lituania.
"Saya dan seluruh pemerintah akan bekerja untuk mendapatkan keanggotaan penuh di NATO hingga Vilnus," kata Billstrom. "Jika tidak ada ratifikasi sebelum Vilnius, bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan, sampai parlemen Turki dibuka kembali setelah musim panas."
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan Kamis (01/06/2023) bahwa Undang-undang Swedia yang lebih kuat menunjukkan negara itu telah 'memenuhi' komitmennya, yang 'hanya menyoroti pentingnya memastikan bahwa Swedia menjadi anggota NATO sesegera mungkin.' Ia mengatakan kepada wartawan di sela-sela pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Oslo bahwa ia akan segera melakukan perjalanan ke Ankara, Turki.
Berbicara di Oslo, Billstrom mengatakan proses keanggotaan 'bukan lari cepat, tetapi maraton.' Ia menambahkan bahwa 'kami merasakan dukungan dari aliansi NATO.'
Penilaian Turki
Turki telah memberi isyarat bahwa mereka ingin menilai implementasi Undang-undang terorisme baru sebelum melakukan ratifikasi.
Undang-undang tersebut mengakhiri upaya yang dilakukan pada 2017, setelah seorang pria asal Uzbekistan membajak sebuah truk bir dan melewati jalanan perbelanjaan utama Stockholm. Lima orang tewas dalam insiden tersebut. Semenjak itu, undang-undang telah diperketat, namun pelarangan partisipan memakan waktu lebih kama karena diperlukan perubahan kalusul kebebasan berserikat dalam konstitusi negara. Langkah tersebut disahkan mayoritas parlemen pada Mei 2023, meskipun ada kritik dari Dewan Legislasi negara, pengawas hukum.
Sementara undang-undang baru tak secara khusus menargetkan kelompok PKK Kurdi yang paling dikhawatirkan Turki, undang-undang tersebut akan memungkinkan kerja sama lintas batas yang lebih baik untuk mengatasi ancaman teroris dari berbagai garis, menurut Hans Ihrman, Wakil Kepala Kejaksaan di satuan keamanan nasional. Ia tengah memeprsiapkan tuduhan pendanaan terorisme terhadap tersangka pendukung kelompok tersebut. Penuntutan tersebut melibatkan seorang warga negara Turki yang diduga berusaha memeras uang di sebuah restoran Stockholm.
Kasus ini terungkap pada awal Februari 2023, hanya sepekan setelah Erdogan mengesampingkan mendukung aplikasi Swedia untuk bergabung dalam NATO, menyusul insiden di mana seorang aktivis sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan, membakar salinan terjemahan Al-Quran di dekat kedutaan Turki di Stockholm.
Namun, langkah-langkah hukum masih tidak akan meredakan tuntutan Ankara untuk melarang dukungan kepada kelompok Kurdi.
Kepala Komunikasi Erdogan, Fahrettin Altun, pada Selasa (30/05/2023) mengecam otoritas Swedia atas insiden di mana sekelompok simpatisan PKK memproyeksikan gambar bendera kelompok itu ke dinding parlemen Swedia sebagai protes anti-NATO. Swedia 'harus mencegah anggota PKK untuk berdemonstrasi', kata Altun dalam sebuah tweet, menambahkan bahwa 'sama sekali tidak dapat diterima bahwa teroris PKK terus beroperasi secara bebas di Swedia'.
Menanggapi tweet Altun, Billstrom mengatakan ia lebih memilih fokus kepada kesepakatan kedua negara, dan bahwa undang-undang terorisme yang baru merupakan tanda paling jelas bahwa Swedia menganggap serius masalah Turki.
"Kami telah bersedia, dalam batas yang ditetapkan oleh undang-undang dan konstitusi kami, melakukan apa yang diminta dari kami," kata Menteri Luar Negeri kepada wartawan di Lulea, Swedia. "Kami eprcaya bahwa kami telah memenuhinya, sehingga Turki juga harus memenuhi dan memulai protes ratifikasi."
Meskipun aplikasi tersebut mungkin bukan hal pertama dalam agenda kabinet baru Erdogan, upaya diplomatik dan legislatif kemungkinan besar akan membuahkan hasil, menurut mantan Perdana Menteri Carl Bildt.
"Jika ternyata hal tersebut berubah menjadi masalah jangka panjang, pasti akan merepotkan. Tapi saya tidak melihat alasan hal itu menjadi masalah jangka panjang," kata Bildt.
--Dengan asistensi dari Zoe Schneeweiss, Jillian Deutsch, Natalia Drozdiak dan John Follain.
(bbn)
