Jarrell Dillard - Bloomberg News
Bloomberg, Kesepakatan plafon utang Amerika Serikat (AS) untuk mencegah gagal bayar yang dibuat oleh Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy menuju detik-detik pemungutan suara atau voting pada Rabu (31/05/2023) di parlemen negara tersebut.
Voting itu dapat digelar setelah perdebatan panjang antara presiden dan ketua DPR, berpacu dengan waktu yang sempit menuju 5 Juni, tanggal di mana AS akan kehabisan uang untuk membayar utangnya menurut Menteri Keuangan Janet Yellen.
Komite House Rules sudah mengajukan undang-undang untuk menangguhkan sementara plafon utang AS sekaligus membatasi pengeluaran pemerintah yang telah disepakati Biden dan McCarthy pada Selasa (30/05/2023) malam untuk divotingkan Rabu.
Obligasi negara AS naik untuk hari kedua karena para trader menilai kemungkinan dampak dari kesepakatan plafon utang pada keputusan kebijakan The Fed ke depannya.
Imbal hasil obligasi bertenor 10 tahun turun tiga basis poin menjadi 3,65%, turun dari 3,80% pada akhir pekan lalu.
RUU itu akan mengatur pengeluaran pemerintah AS untuk dua tahun ke depan dan menangguhkan plafon utang hingga 1 Januari 2025. Biden dan McCarthy sama-sama yakin kebijakan itu bisa disahkan.
Sebagai imbalan atas suara Partai Republik untuk penangguhan plafon tersebut, Partai Demokrat setuju untuk membatasi pengeluaran selama dua tahun ke depan.
Ada perbedaan interpretasi Gedung Putih dan Partai Republik tentang batasan tersebut. Menurut Gedung Putih, kesepakatan itu akan menurunkan pengeluaran sekitar $1 triliun selama satu dekade, sementara Partai Republik berpendapat bahwa pemotongan pengeluaran itu sebayak dua kali lipat.
Kantor Anggaran Kongres nonpartisan AS pada Selasa memperkirakan bahwa RUU tersebut akan memangkas defisit sebesar US$1,5 triliun selama 10 tahun.
Ekonom Bloomberg Anna Wong dan Maeva Cousin menulis dalam sebuah catatan pada Selasa bahwa batas pengeluaran dua tahun yang diminta dalam perjanjian akan memberikan pukulan jangka pendek tambahan bagi ekonomi AS yang sudah rentan terhadap resesi.
Pemimpin kedua belah partai menyatakan optimisme bahwa DPR akan segera mengesahkan undang-undang tersebut.
"Kami akan memastikan negara tidak gagal bayar," kata pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries di "Balance of Power" di Bloomberg TV pada Selasa. “UU ini akan lolos besok,” katanya.
--Dengan asistensi Paul Dobson dan Emily Wilkins.
(bbn)
