Dengan demikian, porsi kepemilikan saham pemerintah di PTFI akan bertambah menjadi 71,2%. Saat ini, kepemilikan saham mayoritas PTFI saat ini dipegang oleh pemerintah Indonesia sebesar 51,2% dan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran Cooper & Gold.
Terkait dengan hal itu, Arifin mengatakan pemerintah masih akan berjuang agar tidak sekadar menjadi pemegang saham mayoritas, tetapi juga pengendali.
“Loh, sekarang pengendalian ada di mana? Kan [mayoritas saham Freeport] sudah di Indonesia. Nanti ya mungkin kita akan lihat kalau ada rencana investasi lagi berapa persen. Sekarang lagi diurus administrasinya. Peraturannya sedang kita proses. Sejalan dengan itu, negosiasi tetap berjalan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Arifin menjelaskan rencana penambahan saham pemerintah di Freeport tetap akan memperhatikan perkembangan industri pertambangan yang dijalankan perusahaan tersebut sampai dengan 2041.
Akan tetapi, dia enggan mengonfirmasi apakah penambahan saham PTFI tersebut akan diberikan secara cuma-cuma atau dengan harga murah, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia belm lama ini.
“Sekarang kan, dalam waktu 10 tahun [ke depan] itu dia [Freeport] melakukan apa? Eksplorasi tambahan? Itu kan dinilai nanti. Walaupun kan, [porsi saham Freeport sebesar] 51%, ini sudah di Indonesia sekarang, kita juga ikut eksplorasi itu. Ya nanti kalau tambahan, itu pasti nanti,” tuturnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan setelah mendapat tambahan perpanjangan IUPK selama 20 tahun, Freeport harus tetap melaksanakan komitmen investasi penghilliran secara maksimal.
Investasi di sektor penghiliran itu juga dinilainya sebagai salah satu manfaat yang akan didapatkan pemerintah dengan menambah porsi sahamnya di Freeport.
“Iya benar. Coba, ore berapa harganya? Konsentrat [tembaga] berapa harganya? Terus jadi kabel, berapa harganya? Terus jadi komponen elektronik, berapa harganya? Nah kan, itu yang jadi multiplier revenue [buat Indonesia],” tuturnya.
Merespons rencana penambahan porsi saham pemerintah sebagai syarat perpanjangan IUPK Freeport, Vice President Corporate Communication PTFI Katri Krisnati menyatakan perusahaan belum bisa memberikan pernyataan resmi terkait dengan pelepasan kepemilikan saham Freeport McMoran Cooper & Gold ke pemerintah.
Dia menegaskan, hingga saat ini PTFI belum menerima konfirmasi langsung dari pemerintah.
“Belum ada informasi terkait dengan hal tersebut, akan kami konfirmasi dan tindaklanjuti terlebih dahulu untuk memastikannya,” katanya ketika dihubungi oleh Bloomberg Technoz, Rabu (31/5/2023).
Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan negosiasi untuk menambah porsi sahamnya di PTFI menjadi sekitar 60% dari posisi saat ini sebesar 51%.
“Apalagi sekarang di Freeport itu, saham [Pemerintah Indonesia] sudah 51%. Jadi dalam negosiasi sekarang, kalau kita bisa tambah lagi [porsi saham pemerintah sebesar] 10%, itu sudah bisa menjadi 60%. Kita lagi meminta kepada Freeport supaya penambahan [saham] itu kalau bisa tidak dihitung valuasinya. Dengan kata lain, kita lagi membicarakan untuk semurah mungkin [mengakuisisi saham PTFI] agar BUMN atau negara bisa mengambil [alih saham Freeport],” katanya pada medio April 2023.
(wdh)
