Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah akan terus bernegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) agar dapat menjadi pengendali perusahaan tambang mineral tersebut setelah menaikkan porsi kepemilikan saham sebesar 20%.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan sampai saat ini negosiasi penambahan saham pemerintah di PTFI masih berlanjut. Secara tersirat, dia pun tak menampik upaya tersebut merupakan “syarat” agar PTFI mendapatkan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) selama 20 tahun selepas 2041. 

“Kan selalu dibilangin, industri tambang harus terintegrasi dengan proses pemurniannya [smelter], bukan pemurnian saja. Harus sampai hilir. Itu sudah ada aturannya, bahwa dia bisa perpanjang [IUPK] dengan periode-periode tertentu. Tetap saja, setiap hasil perpanjang itu, harus bisa memberikan benefit yang lebih besar kepada pemerintah. Itu yang nanti akan dirumuskan,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian ESDM, Rabu (31/5/2023).

Untuk diketahui, pemerintah dikabarkan akan menambah porsi kepemilikan sahamnya di PTFI sebanyak 20%. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tertutup dengan pemimpin redaksi sejumlah media nasional awal pekan ini.

Jokowi menyebut Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. akan melepas 20% saham PTFI yang dipegangnya secara cuma-cuma kepada pemerintah. Sebagai kompensasinya, IUPK Freeport diperpanjang hingga 2061.