Bloomberg Technoz, Jakarta - Pemerintah Indonesia dan Malaysia mendatangi Uni Eropa untuk menyampaikan sejumlah keberatan terkait diskriminasi kelapa sawit yang dilakukan oleh Benua Biru.

Indonesia yang diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah concern terkait perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit di hadapan para CEO dan perwakilan dari berbagai industri kunci minyak sawit di Uni Eropa dalam acara Luncheon Meeting yang diselenggarakan pada Selasa (30/05) di Brussels, Belgia.

“Kedatangan Joint Mission Indonesia – Malaysia ke Uni Eropa kali ini berada di momen kritis. Kami menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kami kepada Uni Eropa yang kembali mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan, terutama kelapa sawit yang berdampak negatif pada industri, perdagangan, dan para petani kecil (smallholders) kelapa sawit, melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR),” kata Airlangga dalam siaran resmi.

Menurut Airlangga kebijakan tersebut mengecilkan upaya Indonesia yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity sesuai dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral seperti Paris Agreement dan UN 2030 SDG Agenda.

“Negara anggota CPOPC secara ketat sudah mengimplementasikan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan. Bahkan level deforestasi di Indonesia turun 75% pada periode 2019 – 2020. Indonesia juga sukses mengurangi wilayah yang terdampak kebakaran hutan menjadi 91,84%,” ungkapnya.