Bloomberg Technoz, Jakarta – Perwakilan pemerintah Indonesia dan Malaysia bertolak ke Brussels, Belgia guna menyampaikan keberatan terhadap UU Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) yang mulai resmi berlaku sejak 16 Mei 2023.

Sekjen Council of Palm oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman mengatakan RI dan Malaysia pada 30—31 Mei 2023 mengadakan misi bersama tingkat menteri untuk bertemu dengan sejumlah pengambil keputusan UE di Brussels, mulai dari Komisioner hingga anggota Parlemen.

“Kami menyampaikan concern-concern yang dihadapi oleh negara penghasil kelapa sawit, termasuk di dalamnya petani kecil yang [produknya] berpotensi tidak dapat masuk dalam mata rantai sawit yang diekspor ke UE,” ujarnya di acara Palm Oil Financing Forum, Selasa (30/5/2023).

Menurut Rizal –yang juga Staf Khusus Menko Perekonomian Bidang Penguatan Kerja Sama Ekonomi Internasional– produsen sawit rakyat di Indonesia akan kesulitan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan EUDR seperti legalitas dan ketertelusuran.

Dia mengatakan Pemerintah Indonesia dalam hal ini telah memutuskan untuk memoratorium penambahan lahan sawit baru dan memacu intensifikasi lahan eksisting. Hal tersebut sekaligus ditujukan untuk mengantisipasi pemberlakuan UU Deforestasi Uni Eropa.