Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, masih harus menunggu hasil audit dan rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang rencana impor kereta bekas dari Jepang. 

"Kita tunggu hasil audit BPKP, nanti malam mereka brief ke saya. Nanti kita bikin rapat, kemudian kita umumkan, gampang kok," kata Luhut saat ditemui di Hotel Mulia, Selasa (30/5/2023).

Dia mengklaim, audit BPKP tersebut akan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam memastikan kelengkapan armada kereta pada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI). Audit tersebut akan mempertegas pilihan pemerintah apakah melakukan impor kereta bekas, melakukan peremajaan, atau membeli kereta baru.

Sebelumnya, Pemerintah memang sudah berencana mendatangkan sejumlah kereta bekas dari Negeri Bunga Sakura sejak akhir 2022. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter yang harus memensiunkan 10 rangkaian KRL yang beroperasi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, pada akhir 2023. 

Namun di sisi lain, KCI tidak memiliki anggaran untuk membeli atau mengimpor trainset baru dengan jumlah yang sama. Perusahaan pelat merah ini sebenarnya bisa membeli kereta baru dengan harga yang lebih terjangkau dari PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA.

Akan tetapi, pabrik perakitan INKA belum memiliki kapasitas yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan kereta dalam negeri. Berdasarkan kontrak, INKA bahkan baru bisa menyelesaikan sejumlah kereta baru dari total 16 rangkaian kereta pesanan KCI senilai Rp4 triliun, pada 2025.

Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo juga sempat mengatakan perusahaan membutuhkan 29 rangkaian kereta selama periode 2023—2024. Menurut dia, biaya pengadaan satu trainset dengan 10 gerbong pada skema impor kereta bekas hanya Rp16 miliar. Di sisi lain, biaya pembelian satu trainset baru dengan 10 gerbong mencapai Rp200 miliar.

(ibn/frg)