Bloomberg Technoz, Jakarta - Pengucuran subsidi insentif kendaraan listrik oleh pemerintah menuai protes karena dianggap tidak urgen di tengah kebutuhan menggalakkan pemakaian transportasi publik agar kemacetan tidak semakin parah, terutama di kota-kota megapolitan.

Di sisi lain, pemberian insentif pajak terutama untuk mobil listrik dinilai bias kelas karena mobil berdaya setrum itu sejatinya hanya bisa dijangkau oleh konsumen berkantong tebal kelas menengah atas dan kelas atas negeri ini.

Namun, kendati banyak protes disampaikan melalui media sosial maupun oleh anggota parlemen, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo tetap jalan terus melanjutkan kebijakan tersebut.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI, dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR, Selasa (30/5/2023), menyatakan, kebijakan dukungan terhadap Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB), itu adalah bagian dari upaya pemerintah mendorong percepatan transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah yang tinggi, perluasan kesempatan kerja, serta penggunaan energi yang ramah lingkungan sehingga dapat menurunkan emisi, serta efisiensi subsidi energi.

"Dukungan terhadap pengembangan ekosistem industri KBLBB juga dilakukan di banyak negara seperti di AS, Eropa, Tiongkok, dan beberapa negara tetangga kita seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Produsen kendaraan bermotor di banyak negara juga telah berkomitmen untuk beralih memproduksi 100% mobil listrik di tahun 2035-2040. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah memperkenalkan serangkaian insentif yang diarahkan baik dari sisi supply maupun demand untuk menstimulus investasi dan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat secara luas," jelas Sri Mulyani.