Usai BPKP mengeluarkan rekomendasi, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perhubungan memang tetap membuka opsi impor kereta bekas. Mereka berdalih, pemerintah harus memastikan layanan KRL Jabodetabek yang telah memiliki jumlah penumpang mencapai 1 juta per hari. Pemerintah perlu memastikan ketersediaan armada kereta agar tak terjadi penumpukan dan persoalan bagi para pengguna KRL.
"Itu perlu asesmen. Maka INKA bersama KAI Commuter melakukan asesmen di depo-depo kami. Sedang dilakukan untuk menentukan apakah kereta itu bisa di-retrofit," kata Vice Presiden Secretary PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) atau KAI Commuter, Anne Purba, Senin (29/5/2023).
Menurut dia, pemerintah meminta kepastian jumlah kebutuhan rangkaian kereta yang dibutuhkan berdasarkan hitungan jumlah penumpang KRL Jabodetabek. KCI diminta mengecek apakah masih ada gerbong dengan kualitas baik dari rangkaian kereta yang akan dipensiunkan.
KCI bisa mengajukan retrofit atau perbaikan dan perkuatan komponen gerbong tersebut ke INKA. Hal ini jauh lebih singkat dibandingkan dengan proses pembuatan atau perakitan kereta baru yang baru bisa dituntaskan pada 2025.
Hingga kini, Anne pun tidak bisa memastikan berapa jumlah rangkaian kereta yang akan menjalani proses retrofit atau pensiun. Meski demikian, kata dia, seluruh proses retrofit, pensiun, dan impor kereta bekas akan berlangsung bertahap.
"Jadi tak langsung ada 10, 20, atau 30 kereta yang dikonservasi [pensiun]. Terus tiba-tiba datang 30 [kereta bekas]," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN dan KAI sudah memaparkan rencana impor kereta bekas sebanyak 12 trainset dari Jepang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Mereka bahkan telah melakukan peninjauan ke Jepang untuk memastikan kualitas kereta yang bakal diimpor tersebut.
Dalam paparannya, Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo mengatakan perusahaan membutuhkan 29 rangkaian kereta selama periode 2023—2024. Menurut dia, biaya pengadaan satu trainset dengan 10 gerbong pada skema impor kereta bekas hanya Rp16 miliar. Di sisi lain, biaya pembelian satu trainset baru dengan 10 gerbong mencapai Rp200 miliar.
"Kereta [bekas] yang diimpor juga yang masih baik. Sudah dicek ke sana [Jepang). Bisa digunakan untuk operasional selama 15 tahun," ujar Didiek.
Saat ini, KAI pun masih menunggu keputusan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan soal keputusan impor kereta bekas.
(frg/wdh)
