Baik Biden dan McCarthy menyatakan keyakinan mereka akan mengumpulkan suara yang diperlukan untuk kesepakatan itu bisa lolos di parlemen.

RUU tersebut menetapkan arah untuk pengeluaran federal hingga tahun 2025 dan akan menangguhkan plafon utang hingga 1 Januari 2025. Sebagai imbalan atas suara Republik untuk penangguhan tersebut, Demokrat setuju untuk membatasi pengeluaran federal selama dua tahun ke depan.

Kesepakatan itu, menurut interpretasi Gedung Putih, akan menurunkan pengeluaran pemeritah sekitar US$1 triliun selama satu dekade. Sementara menurut Partai Republik, pemotongan pengeluaran dua kali lipat dari itu.

Senator dari Partai Republik Mitt Romney dari Utah, seorang pemimpin di antara para moderat di partainya, menyatakan pada Senin via Twitter bahwa dia akan mendukung kesepakatan tersebut, dengan mengatakan itu akan mencegah gagal bayar dan dan krisis keuangan selanjutnya, juga membatasi pengeluaran pemerintah.

Tim Koalisi Demokrat Baru, kelompok kunci Demokrat moderat di DPR, juga mendukung kesepakatan itu. Ketua Annie Kuster dari New Hampshire mengatakan deal tersebut akan menghindari keruntuhan ekonomi dan tidak ada pemotongan program-program utama.

Meski demikian, pemimpin Demokrat di DPR Hakeem Jeffries, yang kaukusnya mencakup sayap progresif yang besar, belum membuat pernyataan dukungan publik hingga Senin.

Biden mengatakan dia tidak yakin apakah dia dapat meyakinkan kaum progresif untuk mendukung RUU tersebut dan bahwa dia belum berbicara dengan Ketua Kaukus Progresif Pramila Jayapal, seorang Demokrat dari Washington.

“Jawabannya adalah saya tidak tahu. Saya memiliki hubungan yang baik dengan Jayapal. Saya belum punya kesempatan untuk berbicara dengannya,”kata Biden.

Pendukung kesepakatan ini hanya memiliki waktu seminggu untuk kebijakan ini lolos Kongres sebelum kemungkinan gagal bayar pada 5 Juni terjadi.

(bbn)