Bloomberg Technoz, Jakarta - Jelang penyelenggaran Pemilihan Umum 2024 yang tinggal hitungan bulan, kasus pembobolan data pribadi di Indonesia semakin sering terdengar. Yang terbaru, kelompok kriminal peretas yang mengaku bernama Milad Leaks, dikabarkan telah mencuri data pemerintah RI sebesar 10 terabit dan menawarkan penjualan bagi peminat di pasar gelap.

Kejadian pembobolan data yang melanda institusi pemerintah bukan sekali ini terjadi, bila klaim Milad Leaks itu valid. Perlindungan data pribadi orang Indonesia, termasuk data-data yang tersimpan di instansi penting milik pemerintah maupun BUMN, bolah disebut nyaris tanpa perlindungan dan begitu murahnya saking seringnya dibobol peretas. 

Hal itu jelas menuai pertanyaan terkait seberapa serius instansi negara membentengi diri dari serangan siber dan memastikan perlindungan data yang telah ia kumpulkan dan simpan? 

Indonesia sejauh ini memiliki Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang berada serta bertanggung jawab langsung pada presiden. Lembaga ini berdiri sejak 2017 lalu dan kini dipimpin oleh Letjen TNI (Purn.) Hinsa Siburian. 

Meningkatnya kasus pembobolan data, terutama pada 2022, akhirnya mendorong pemerintah menaikkan pagu anggaran BSSN untuk 2023 yaitu sebesar Rp624 miliar. Pagu anggaran itu diarahkan untuk memenuhi dua program BSSN yaitu sebesar Rp407 miliar untuk manajemen badan siber dan sandi negara dan sebesar Rp217 miliar utuk program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara.