Erik Wasson dan Billy House - Bloomberg News

Bloomberg, Kesepakatan antara Presiden Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy soal kenaikan plafon utang agar Amerika Serikat (AS) lolos dari gagal bayar utang. Langkah selanjutnya adalah voting di parlemen AS terkait plafon utang dan kebijakan lainnya yang ada di kesepakatan itu.

Untuk menghindari gagal bayar utang terjadi, AS harus meloloskan kebijakan itu di DPR sebelum tanggal 5 Juni 2023. Tanggal yang dinyatakan oleh Menteri Keuangan Janet Yellen bahwa pemerintah akan kehabisan dana untuk membayar utangnya.

McCarthy mengatakan dia akan mematuhi aturan 72 jam untuk anggota parlemen meninjau draf undang-undang. Ia pun merencanakan untuk menggelar voting DPR pada Rabu (31/5/2023).

Biden dan McCarthy secara terpisah pada Minggu menyuarakan optimisme bahwa mereka bisa mengumpulkan suara untuk memenangkan persetujuan atas kesepakatan itu di Kongres. McCarthy bahkan mengklaim 95% dari House Republicans "sangat senang" dengan kesepakatan itu.

Namun, beberapa anggota DPR Freedom Caucus yang ultra-konservatif melontarkan kritik terhadap kesepakatan itu pada Minggu.

Anggota DPR Chip Roy dari Texas mengatakan pada Minggu via Twitter bahwa dirinya sebagai Republikan "belum dididik tentang" kekurangan dari kesepakatan itu. Adapun tak lama setelah kesepakatan itu diumumkan pada Sabtu, Ralph Norman dari South Carolina menyebut hal itu sebuah  "kegilaan.” Adapun Dan Bishop dari North Carolina menanggapi hal tersebut dengan emoji wajah muntah.

Meski demikian, ada pula tanda-tanda Republikan terbuka dengan kesepakatan itu bahkan dari beberapa orang di sayap kanan Partai Republik. Anggota DPR Warren Davidson memuji beberapa aspek dalam kesepakatan tetapi mengatakan ia akan menunggu untuk melihat teks RUU-nya dulu sebelum mengambil keputusan.

Revisi di menit-menit terakhir yang memakan waktu atau kegagalan pengesahan DPR berisiko bagi pasar keuangan, seperti yang terjadi ketika undang-undang bailout bank tahun 2008 gagal disahkan. 

Di Senat, setiap anggota parlemen dapat memaksakan pemungutan suara prosedural. Mike Lee dari Partai Republik Utah mengatakan dia akan melakukan hal itu jika dia tidak suka dengan isi dari kesepakatan itu, tepatnya pada aspek soal pengeluaran.

Hal ini menyisakan sedikit ruang untuk kegagalan dari kesepakatan itu di meja parlemen.

(bbn)