Logo Bloomberg Technoz

Josh Wingrove, Jennifer Jacobs, dan Ari Natter

Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Ketua DPR Kevin McCarthy akhirnya mencapai kesepakatan usai perdebatan sengit soal plafon utang dan pemotongan pengeluaran negara tersebut pada akhir pekan. Kesepakatan itu kemudian akan diserahkan ke parlemen.

Berikut ini adalah beberapa poin pentiing dari kesepakatan yang diluncurkan Sabtu lalu itu, beberapa hari sebelum Departemen Keuangan AS diproyeksikan akan gagal bayar pada 5 Juni.

Penangguhan sementara batas utang

Kesepakatan itu menangguhkan plafon utang yang ada, dan secara efektif memberikan Departemen Keuangan keleluasaan pinjaman hingga Januari 2025. Hal ini akan menguntungkan Partai Demokrat-terutama Biden, yang tidak harus kembali menghadapi pertempuran soal plafon utang sebelum pemilu tahun depan. 

Pengeluaran negara

Belanja negara non-pertahanan disepakati untuk dijaga dengan angka yang cenderung datar pada tahun depan dan naik 1% pada 2025, menurut seorang sumber. Pembatasan tidak berlaku untuk program wajib seperti program kesehatan Medicare dan Jaminan Sosial.

Pengeluaran pertahanan akan naik tahun depan sebesar 3,3%, seperti yang diminta Biden dalam usulan anggaran.

Kesepakatan ini berarti bahwa banyak program federal akan menghadapi pemotongan anggaran tahun depan karena tidak akan ada peningkatan yang memperhitungkan inflasi.

Persyaratan kerja

Kesepakatan itu menyerukan perluasan persyaratan kerja secara bertahap pada penerima kupon makanan dalam Program Bantuan Nutrisi Tambahan (Supplemental Nutrition Assistance Program/SNAP). Persyaratan kerja untuk bantuan makanan pada akhirnya akan berlaku hingga usia 54 dari yang saat ini 49.

Gedung Putih mengatakan hal ini menguntungkan bagi mereka dengan pengecualian untuk para veteran dan kelompok-kelompok rentan seperti tunawisma.

Perizinan di sektor energi

Rencana untuk mempercepat persetujuan proyek energi sebagian besar telah dihapus. Hal ini adalah kemenangan bagi kaum progresif yang menentang perubahan besar pada hukum lingkungan, menurut seorang sumber dari Partai Demokrat.

--Dengan asistensi Laura Davison.

(bbn)

No more pages