Selain soal sistem proporsional tertutup, SBY juga mengomentari soal pengajuan kembali (PK) yang diajukan Kepala Staf Presiden Moeldoko ke Mahkamah Agung (MA) terkait Partai Demokrat.
"Menarik yg disampaikan Prof Denny Indrayana melalui twitnya ttg informasi bakal ditetapkannya Sistem Proporsional Tertutup oleh MK dlm Pemilu 2024. Juga menarik, mengait PK Moeldoko di MA yg digambarkan Partai Demokrat sangat mungkin diambil alih Moeldoko *SBY*," demikian cuitan SBY.
SBY mengatakan apabila cuitan Denny memang terjadi yakni soal sistem pileg yang kembali akan berubah, maka hal tersebut akan menjadi isu besar dalam politik dan demokrasi Indonesia. Padahal menurut SBY, tak ada kegentingan yang memaksa soal perlunya kembali ke sistem tertutup.
"Ingat, DCS (Daftar Caleg Sementara) baru saja diserahkan kpd KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan bisa menimbulkan “chaos” politik. *SBY*"
SBY melanjutkan, sesuai kewenangan maka MK harusnya hanya memutus apakah memang UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi bukan masuk pada penentuan UU yang tepat.
"Kalau MK tidak memiliki argumentasi kuat bahwa Sistem Pemilu Terbuka bertentangan dgn konstitusi sehingga diganti menjadi Tertutup, mayoritas rakyat akan sulit menerimanya. Ingat, semua lembaga negara tmsk Presiden, DPR & MK harus sama-sama akuntabel di hadapan rakyat. *SBY*"
"Ketiga, sesungguhnya penetapan UU ttg sistem pemilu berada di tangan Presiden & DPR, bukan di tangan MK. Mestinya Presiden & DPR punya suara ttg hal ini. Mayoritas partai politik telah sampaikan sikap menolak pengubahan sistem terbuka menjadi tertutup. Ini mesti didengar, *SBY*"
"Saya yakin, dlm menyusun DCS, Parpol & Caleg berasumsi sistem pemilu tidak diubah, tetap sistem terbuka. Kalau di tengah jalan diubah oleh MK, menjadi persoalan serius. KPU & Parpol harus siap kelola “krisis” ini. Semoga tdk ganggu pelaksanaan pemilu 2024. Kasihan rakyat *SBY*."
SBY mengatakan, untuk Pemilu 2024 adalah sebaiknya tetap sistem proporsional terbuka. Setelah 2024 dan sudah terpilih presiden dan DPR maka bisa duduk bersama menelaah lagi soal sistem pemilu ini.
Sementara berkaitan dengan PK yang diajukan Moeldoko, SBY juga membuat dua cuitan. SBY mengingatkan soal dugaan Partai Demokrat akan diambil alih. Presiden ke-6 RI (2024-2014) itu mengungkit bahwa Moeldoko sudah 16 kali kalah di pengadilan. Dia karena itu berharap tak ada tangan-tangan politik yang sedang bermain memuluskan langkah Moeldoko kali ini.
(ezr)
