Bloomberg Technoz, Jakarta - Dengan ambisinya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus mendorong perusahaan negara, dalam hal ini BUMN Infrastruktur, untuk menjadi pemain utama pada pembangunan jalan tol. Pada saat bersamaan empat BUMN, PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), megap-megap karena utang yang meningkat.

Dengan ‘jalan ninja’, penambahan modal lewat opsi penyertaan modal negara (PMN) yang diprediksi menjadi langkah mudah, justru menemui aral melintang. Pasalnya Kementerian Keuangan bersikukuh menahan pencairan dan PMN, khususnya untuk Waskita, BUMN Infrastruktur yang balik berdarah-darah efek dari program pemerintah ini.

Pada pekan ini Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menegaskan pihaknya meminta terlebih dahulu kejelasan terkait rencana restrukturisasi perseroan. Pada saat yang sama, Pefindo juga menurunkan peringkat Waskita menjadi idSD dari sebelumnya idCCC. 

"Untuk Waskita Karya, rencana PMN ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui, WSKT adalah perusahaan terbuka, jadi akan kita lihat program restrukturisasinya," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban dalam sebuah konferensi pers secara virtual.

Salah satu masalah yang berujung kusut dari BUMN Infrastruktur ini adalah tingginya saldo utang. Bahkan rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio (DER) sudah berkali-kali lipat bertumbuh. Ini bukanlah hal baik, karena DER yang terlalu tinggi berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan.