Dia mengatakan, di luar komitmen sukarela, memerangi disinformasi akan menjadi kewajiban hukum di Uni Eropa mulai 25 Agustus di bawah Undang-Undang Layanan Digital UE. 

Sebagai platform daring raksasa, Twitter diwajibkan untuk memenuhi syarat yang mengharuskan perusahaan untuk menangani konten berbahaya dan menyerahkan penilaian risiko tahunan kepada komisi tersebut.

"Tim kami akan siap untuk penegakan," cuit Breton.

PHK besar-besaran Musk di Twitter - termasuk eksodus seluruh kantor perusahaan di Brussel - telah menimbulkan kekhawatiran tentang apakah perusahaan akan dapat membuat perubahan yang diperlukan untuk mematuhi aturan UE. 

Gagal mengikuti kode etik di UE dapat menyebabkan denda bisnis sebanyak 6% dari pendapatan tahunannya atau bahkan mendorong komisi untuk memberedel platform media sosial  itu.

(bbn)