Secara lebih luas, pertikaian publik ini kemungkinan akan memicu kekhawatiran baru tentang komitmen pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap hak-hak minoritas, di tengah dukungan partai-partai konservatif di negara mayoritas Islam tersebut.
Kritik terhadap pemerintah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, yang dipimpin oleh partai Islam yang dikenal sebagai Parti Islam Se-Malaysia (PAS), partai tunggal dengan kursi terbanyak dalam pemilihan parlemen November lalu, didorong oleh suara kaum muda. Namun, mereka enggan bergabung ke pemerintahan Anwar.
Keputusan pemerintah untuk menjadi tempat berlangsungnya konser band Inggris Coldplay pun berbuah kritik. Seorang anggota terkemuka PAS menyerukan agar itu dibatalkan, dan menuduh pemerintah memelihara "budaya hedonisme" di negara itu.
Kelompok-kelompok hak asasi telah bereaksi terhadap seruan semacam itu, seperti respons mereka terhadap berita tentang penggerebekan Swatch.
JEJAKA, sebuah organisasi hak-hak gay mengatakan kecewa dengan tindakan keras yang tidak beralasan itu, dan mendesak pemerintah untuk mempromosikan budaya penerimaan dan pengertian daripada penindasan dan diskriminasi.
Kementerian Dalam Negeri Malaysia tidak menanggapi permintaan komentar dari Bloomberg News. Menteri Saifuddin Nasution sebelumnya mengatakan kepada Associated Press bahwa dia menunggu laporan lengkap tentang penggerebekan tersebut sebelum mengeluarkan pernyataan.
Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah dipenjara sebanyak dua kali atas dugaan pelecehan, meskipun ia menyebut apa yang menimpa tidak adil. Anwar kemudian menerima pengam-unan dari kerajaan Malaysia pada 2018. Sampai saat ini Anwar menolak segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya bahwa pemerintahan akan melegalkan pernikahan sejenis, seperti yang terjadi pada sebagian besar negara Asia.
PAS yang menguasai beberapa negara bagian di Malaysia, juga menjadi sasaran kritik kelompok pembela HAM atas tuduhan mendukung regulasi yang dikatakan mendiskriminasi kaum minoritas. Termasuk desakan yang terjadi tahun lalu kepada Terengganu di wilayah timur laut, basis PAS, dimana mereka mengeluarkan undang-undang dengan sasaran perempuan muslim hamil di luar pernikahan dan berpakaian layaknya laki-laki.
-Dengan asistensi Andy Hoffman, Natalie Choy, dan Kok Leong Chan.
(bbn)
