Anggota parlemen Partai Republik dan pemerintahan Presiden AS Joe Biden masih berselisih tentang peningkatan plafon utang. Pemerintah belum sepakat dengan syarat pemotongan anggaran yang diajukan Partai Republik agar bisa menaikkan plafon utangnya.
Gubernur The Fed Jerome Powell telah berulang kali mengatakan di publik bahwa "tidak seorang pun boleh berasumsi bahwa The Fed dapat melindungi ekonomi" jika Departemen Keuangan AS gagal bayar utang.
Instrumen Kebijakan The Fed
Meski demikian, risalah itu menunjukkan bahwa The Fed mungkin tidak tinggal diam.
“Sejumlah peserta menekankan bahwa Federal Reserve harus memiliki kesiapan untuk menggunakan alat likuiditasnya, serta alat pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensialnya, untuk memitigasi risiko stabilitas keuangan di masa depan,” demikian dituliskan dalam risalah tersebut.
Meskipun risalah itu tidak merinci instrumen apa yang akan digunakan. Namun, pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal pada 2011 dan 2013 mengungkap diskusi tentang opsi potensial.
Hal tersebut termasuk upaya buyback untuk menyuntikkan likuiditas, dan bahkan kemungkinan membeli atau menukar Treasury Bills, Treasury Bonds, dan Treasury Notes yang secara teknis telah mengalami gagal bayar, yaitu saat bunga atau pokok tidak dibayar tepat waktu.
Powell pada tahun 2013 memandang langkah ekstrem itu "menjijikkan" - sambil mengatakan bahwa dia akan menolak manuver semacam itu.
Pada Rabu (24/5/2023), Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengingatkan kembali bahwa pemerintah berisiko kehabisan uang tunai untuk membayar kewajiban segera setelah 1 Juni. Berbicara di acara Wall Street Journal, Yellen menolak untuk menentukan apakah kementerian yang dipimpinnya akan memprioritaskan pembayaran obligasi.
Operasi pasar obligasi pemerintah adalah topik diskusi lain di antara pejabat Fed awal bulan ini. Departemen Keuangan membentuk pasar obligasi terbesar di dunia, dan berfungsi sebagai tolok ukur untuk biaya pinjaman di seluruh dunia
"Beberapa peserta mencatat pentingnya fungsi pasar yang teratur untuk obligasi AS atau menekankan pentingnya otoritas yang tepat untuk terus menangani masalah yang terkait dengan ketahanan pasar," tulis risalah tersebut.
(bbn)
