Bloomberg Technoz, Jakarta - Pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait beban pembayaran utang jumbo pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.000 triliun per tahun memantik kontroversi yang panas di media sosial. Seberapa valid pernyataan tersebut bila mengacu pada data dan fakta?

JK yang pernah menjabat sebagai Wapres di periode pertama kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009) dan periode pertama era Presiden Jokowi (2014-2019), melontarkan pernyataan dalam acara Milad Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ke-21 di Istora Senayan, akhir pekan lalu.

“Setahun bayar utang lebih dari Rp1.000 triliun, terbesar dalam sejarah Indonesia sejak merdeka,” kata JK.

Isu utang memang selalu panas baik dalam diskusi perekonomian maupun politik. Jelang Pemilu 2024, berbagai isu sensitif terkait utang negara kerap kali menjadi komoditas politik saling serang antara kelompok berkuasa dengan kelompok oposisi.

Untuk menguji tudingan JK tersebut, masyarakat Indonesia perlu mengetahui duduk perkara yang sebenarnya terkait utang negara. Berdasarkan data yang dikompilasi oleh Bloomberg Technoz dari APBN Kita, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan sumber-sumber lain, semenjak Jokowi berkuasa, rasio utang pemerintah memang terus melesat naik.