Bloomberg Technoz, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) membenarkan adanya penggeledahan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (23/5/2023).
Penggeledahan itu terkait dengan kasus dugaan rasuah penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan bahwa saat penggeledahan terjadi, ia sedang bersama jajarannya. Kemudian terkait dengan lokasi mana saja yang digeledah, Risma mengaku tak mengetahuinya.
Kedatangan penyidik KPK ke Kemensos berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga 18.00 WIB. Penggeledahan itu, kata Mensos, terjadi secara tiba-tiba saat ia sedang rapat dengan jajarannya.
"Dia (KPK) mau cari data di Kemensos, silakan. Saya kan nggak mau intervensi. Mereka naik, saya nggak tahu. Saya tetap kerja bahas pekerjaan," kata Tri dalam konferensi pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Rabu (24/5/2023).
"Lalu (setelah selesai), saya ditunjukkan berita acaranya. Saya tidak membaca detail, karena saya tidak tahu, tidak bisa intervensi," lanjut dia.
KPK sendiri telah menggeledah Kantor Kemensos terkait kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2022 pada Selasa kemarin.
Kasus ini telah naik ke penyidikan oleh KPK sejak Rabu, 15 Maret lalu. KPK menyebut bahwa dugaan korupsi penyaluran beras bansos itu terjadi di seluruh Indonesia. Selain itu, KPK juga menduga, dalam korupsi tersebut, terdapat data penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada PKH yang fiktif alias palsu.
Selain itu, dugaan korupsi ini juga disebut menyangkut pada salah satu anak badan usaha milik negara (BUMN) yakni PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
"Ini kejadian 2020. Iya, masalah BGR di 2020. Kejadian ini sekitar bulan September," kata Mensos.
Sejauh ini, lembaga antirasuah itu juga telah menetapkan sejumlah tersangka dalam dugaan korupsi tersebut. Namun, KPK belum secara resmi mengumumkan identitas tersangka yang dimaksud hingga bukti penyidikan dinyatakan cukup.
Meski demikian, mantan direktur utama (dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) Persero, M Kuncoro Wibowo diduga terjerat dalam kasus itu. Kuncoro adalah dirut PT Transjakarta pilihn Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono, yang dalam hitungan dua bulan hingga akhirnya mengundurkan diri.
Ia juga telah dicegah bepergiannya keluar negeri oleh Ditjen Imigrasi Kemenkumham sejak Februari hingga Agustus mendatang.
(ibn/evs)
