“Ini tentunya masih sangat kurang dibandingkan ddengan peluang dari 5 Destinasi Superprioritas. Nilai investasinya di bawah Rp100 triliun. Ini sangat-sangat kurang. Ini PR kita yang tentunya bermitra dengan GIPI; satu-satunya organisasi yang dibunyikan di UU Pariwisata yang sekarang sedang dalam proses revisi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sandi mengatakan pada 2023, investasi di KSPN tersebut ditargetkan senilai Rp1.300 triliun. Tidak hanya ke sektor pariwisata, tetapi nilai tersebut diharapkan dapat membuka peluang rantai pasok baru bagi pengusaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dengan demikian, buah investasi di 5 Destinasi Superprioritas diharapkan tidak hanya dinikmati oleh pengusaha atau korporasi besar.
Dia pun mengimbau agar investor tidak lagi bersikap wait and see dalam mengucurkan dananya ke sektor turisme, kendati Indonesia sedang memasuki tahun politik.
“Nah tentu, sekarang kan berdasarkan jajak pendapat terakhir, tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi, berarti kebijakan yang pro terhadap investasi ini akan dilanjutkan, dan justru kita ingin butuh percepatan pembangunan. Jadi bukan tahun wait and see, tetapi justru tahun investasi,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Hariyadi Sukamdani menyebut penyebab rendahnya investasi di 5 Destinasi Superprioritas juga dipicu oleh kendala dari sektor perbankan.
"Selain itu, salah satunya juga adalah komitmen bank. Jadi perbankan kita masih menilai, sektor pariwisata kita masih berisiko. Ini mungkin masih perlu dilihat lagi, karena kalau bank tidak support, ya investasinya hilang," tegas Hariyadi.
(ibn/wdh)
