Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo Anang Latif kala itu mengatakan pembangunan BTS sebagai langkah mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif. “Saat ini, rata-rata progres pembangunan BTS 4G Fase 1 adalah 86% dimana 1.900an lokasi telah on air dari target 4.200 lokasi pada tahun 2022,” ucap dia.
Ia menyebut pemerataan pembangunan digital mengacu pada prinsip dasar no one will be left behind, dengan target seluruh pembangunan tahap 1 tuntas pada akhir tahun lalu. Sementara tahap 2 dijanjikan berjalan bertahap di 3.704 lokasi. Pekerjaan ini dilakukan mengacu pada ketersediaan fikal.
“Untuk pembangunan BTS 4G tahap 2 di 3.704 lokasi, akan dilakukan bertahap sesuai dengan ketersediaan fiskal, tahun 2022, anggaran yang ada akan dialokasikan untuk pembangunan BTS 4G di 2.300 lokasi,” tuturnya.
Sebagian besar dana dalam proyek ini memang habis untuk biaya logistik pengiriman material. Banyak wilayah lokasi pembangunan yang belum punya infrastruktur memadai, bahkan jaringan listrik. Tim proyek pembangunan harus menempuh sejumlah jalur alternatif seperti menggunakan perahu tradisional untuk menyeberang sungai.
“Karena banyak lokasi pembangunan yang belum terdapat infrastruktur fisik dasar, seperti jalan, sehingga harus ditempuh dengan menggunakan helikopter," kata Anang.
Tantangan lain adalah pandemi Covid-19. Saat itu, para kontraktor mengalami kesulitan karena kebijakan pembatasan mobilitas yang mempengaruhi supply chain pembangunan BTS. Selain itu, dia juga beralibi sulitnya pasokan cip dan perangkat alat elektronik yang biasa dipakai saat pembangunan tower.
Pada beberapa wilayah, pembangunan tower Bakti juga terkendala masalah keamanan. Salah satunya, proyek BTS 4G di Kabupaten Puncak, Papua. Sejumlah orang tak dikenal dikabarkan menembak pada pekerja sehingga menyebabkan 8 orang di antaranya meninggal dunia, pada 2 Maret 2021.
“Dari insiden tersebut, pekerjaan implementasi di hampir seluruh di Propinsi Papua dihentikan atas instruksi dari otoritas di Papua,” ucap dia.
Dengan alasan tersebut, Kominfo mengklaim tak bisa memberikan pertanggungjawaban pada akhir Desember 2021. Pemerintah pun menyetujui permintaan tersebut dengan memberiperpanjangan waktu tiga bulan, atau sampai Maret 2022.
Pada saat itu, Anang masih mengklaim sejumlah BTS yang telah terpasang mulai memberikan jaringan komunikasi yang baik pada masyarakat setempat. Proses pembangunan, pembayaran vendor, hingga progress pembangunan pun sesuai kontrak.
Kabar kemudian berkembang, BPKP menemukan dana yang telah terpakai mencapai Rp2,1 triliun untuk membangun 1.100 tower. Namun, berdasarkan data citra satelit, hanya 958 tower yang ditemukan. Usai pemeriksaan secara acak, seluruh sampel dari tower tersebut ternyata tak ada yang berfungsi.
Dalam proses penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan kemudian menetapkan Anang Latif sebagai tersangka. Empat orang lainnya juga masuk daftar tersangka yaitu Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment, Mukti Ali, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Galubang Menak; serta Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev), Yohan Suryanto.
BAKTI sendiri merupakan lembaga pemerintah di bawah Kementerian Kominfo yang lahir pada 2006 dengan bentuk Badan Layanan Umum BTIP; sesuai Permenkominfo No 35 tahun 2006. Bakti kemudian berganti nama menjadi BP3TI sebagai UPT non eselon berdasarkan Permenkominfo No. 10 Tahun 2010.
Tujuh tahun berselang terjadi perubahan organisasi dan tata kerja namun tetap nama yang sama yaitu BP3TI; sesuai Permenkominfo No. 2 Tahun 2017. Dan, tahun 2018 berganti nama menjadi BAKTI. Tujuan perubahan adalah peningkatan profesionalisme, perbaikan tata kelola, memenuhi tuntutan percepatan layanan, dan adaptasi di berbagai kebutuhan sektor telematika.
(wep/frg)
