Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu mewakili fraksinya, PDI-Perjuangan (FPDIP), mengatakan fraksinya mengingatkan pemerintah supaya memperkuat upaya dan kebijakan peningkatan tax ratio pajak kembali ke angka 2 digit.
"Pemerintah dalam merancang arsitektur kebijakan fiskal, dengan strategi jangka panjang, harus dapat menuntaskan secara maksimal capaiannya pada tahun 2024 dan tidak memberikan beban residu masalah pada fiskal tahun-tahun berikutnya. Pemerintah harus meninggalkan legacy landasan ketahanan fiskal yang kuat untuk tahun-tahun berikutnya," ungkap Masinton.
Kendati demikian anggota DPR RI Fraksi NasDem, Fauzi Amro mengatakan bahwa pihaknya mempertanyakan target-target pemerintah yang disusun untuk RAPBN 2024 seperti target pertumbuhan ekonomi dan target inflasi dan mendorong pemerintah agar bisa mengelola keuangan negara dan rasio-rasio dengan lebih baik.
“Kami meminta pemerintah melakukan belanja lebih baik dan efektif dibandingkan menggelontorkan subsidi kendaraan listrik,” tuturnya.
Menurut Rizki Natakusumah anggota fraksi Demokrat, berbagai target RPJMN terdahulu belum bisa dicapai oleh pemerintah, seperti tingkat kemiskinan yang ingin ditekan sampai dengan 6,7%, pada tahun 2022, realitasnya kini masih di angka 9,57%.
Demokrat juga memberikan perhatian terkait pengalokasian subsidi, agar pemerintah focus pada membangun infrastruktur ramah lingkungan dan transportasi massal,
"Pemberian subsidi kendaraan listrik kontraporduktif karena seolah2 subdisi diberikan pada pengusaha dan keluarga mampu bukan rakyat kecil,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Penyertaan Modal Negara (PMN) jangan sampai digunakan untuk mengatasi permasalahan di BUMN tetapi membebani APBN itu sendiri, sehingga diharapkan BUMN dapat memaksimalkan pengelolaan asetnya.
“BUMN plat merah jangan hobi ngutang tidak untung malah buntung,” tandasnya.
Soroti Beban Utang
Masalah beban utang juga menjadi catatan para anggota DPR dalam RAPBN 2024. Sebelumnya pemerintah mengusulkan pagu indikatif belanja negara di kisaran 13,97% hingga 15,01% PDB. Dari sisi pembiayaan, defisit APBN 2024 diusulkan sebesar 2,16% hingga 2,64% PDB, dengan rasio utang negara dalam kisaran 38,07% hingga 38,7 %PDB.
Adapun, perwakilan dari Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin mengatakan bahwa pemerintah perlu lebih keras lagi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena sejak awal periode Presiden Joko Widodo, target pertumbuhan belum tercapai baik target RPJMN maupun APBN, masih menempatkan Indonesia dalam jebakan kelas menengah (Middle Income Trap) dan beban utang yang tinggi.
“Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa beban pembayaran hutang terus bertambah pemerintah wajib menerapkan manjemen risiko keuangan negara secara komprehensif,” katanya.
Ia juga menuturkan bahwa target keseimbangan negatif yang sebesar 0,003-0,43% masih merefleksikan APBN Indonesia belum merdeka, keseimbangan primer defisit merefleksikan pokok uutang dan bunganya masih harus ditutupi produksi utang baru karena pendapatan negara belum cukup.
“Kami prihatin utang BUMN semakin meningkat dan dikhawatirkan menjadi beban negara,” katanya.
Pihaknya juga menyoroti soal pemborosan industri pada mobil listrik, dengan adanya besaran insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan pada kendaraan listrik.
“Ini hanya akan dinikmati segelintir pelaku dan konsumen kelas atas dan tidak menyentuh tujaun afirmatif dan belanja perpajakan,” katanya.
(krz/evs)
