Bloomberg Technoz, Jakarta - Pejabat pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Mohammad Mahfud atau Mahfud MD mengatakan, telah meminta Inspektorat Jenderal Kominfo ikut menelusuri dan mengejar uang anggaran yang raib dari proyek pembangunan Base Transceiver Station (BTS) 4G. 

Sumber pelacakan dana kata Mahfud, adalah hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menemukan potensi kerugian negara hingga Rp8,23 triliun pada kasus tower Bakti Kominfo. Menurut dia, BPKP turut menyebutkan nama dan identitas lain yang diduga berkaitan dengan proyek pemeratakan jaringan komunikasi hingga daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) tersebut.

"Uang ini supaya dikejar. Saya kita sudah ada nama-nama yang dicantumkan di dalam laporan BPKP, supaya dimulai dari situ Irjen," kata Mahfud seperti disiarkan pada akun YouTube Kominfo, Selasa (23/5/2023).

Pemerintah pada awalnya akan menggelontorkan anggaran hingga Rp28 triliun untuk membangun ribuan tower BTS 4G di seluruh wilayah Indonesia. Akan tetapi anggaran tersebut baru dicairkan sekitar Rp11 triliun untuk membangun 4.200an tower pada 2020-2021. 

Permasalahan muncul usai Kementerian Kominfo tak mampu mempertanggungjawabkan anggaran yang telah cair tersebut hingga batas akhir atau Desember 2021. Berdalih kena dampak pandemi Covid-19, Kominfo meminta perpanjangan waktu hingga Maret 2022.