Sebagaimana diketahui, beberapa bank pelat merah seperti PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), terlibat sebagai kreditur BUMN karya.
“Peningkatan provisi cenderung menghambat tingkat profit bank kecuali bank memiliki penggerak laba lain untuk mengimbangi dampak tersebut,” komentar Rene Kwok, analis Bloomberg Intelligence.
Akan tetapi, bank-bank besar di Indonesia kemungkinan akan dapat mengatasi ketidakpastian tersebut dan menempuh antisipasi apabila terjadi pemburukan lebih lanjut dari isu utang BUMN karya. “Obligasi dolar mereka tetap didukung oleh modal yang kuat dan kualitas aset yang tangguh,” katanya.
Injeksi Modal Ditunda
Skandal utang membelit BUMN karya yang menjadi penggawa proyek-proyek infrastruktur di bawah pemerintahan Presiden Jokowi sejak menghuni istana 2014 silam.
Setidaknya, ada 4 BUMN sektor infrastruktur yang sahamnya tercatat di bursa, terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur paling agresif sejak Orde Baru itu. Yaitu, Waskita (WSKT), Wijaya Karya (WIKA), PT Adhi Karya Tbk (ADHI) dan PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP).
Kabar terakhir, pemerintah menangguhkan rencana pencairan suntikan modal negara (PMN) untuk Waskita senilai Rp3 triliun, sampai ada kejelasan tentang restrukturisasi utang korporasi plat merah itu. Hal itu semakin menyudutkan posisi Waskita yang menanggung beban bunga utang hingga Rp703,97 miliar dan menyeret perusahaan merugi hingga Rp374,93 miliar pada kuartal I-2023.
Adapun Wijaya Karya pada 16 Mei lalu mengajukan permintaan penangguhan pembayaran utang pada bank kreditur seiring upaya perseroan mengatur lagi beban utang dan memperkuat permodalannya.
Permintaan tersebut berlaku untuk pinjaman bank yang terutang oleh perusahaan induk. Perseroan tidak memiliki rencana untuk meminta penundaan pembayaran dari pemegang obligasi, kata sekretaris perusahaan Mahendra Vijaya melalui telepon.
Langkah tersebut mengikuti rekor kerugian kuartal pertama yang dilaporkan Wijaya Karya awal bulan ini. Pinjaman oleh bank dan perusahaan pembiayaan milik negara kepada Wijaya Karya mencapai Rp12,6 triliun (US$850 juta) per Maret, menurut laporan triwulanannya. PT Bank Mandiri adalah pemberi pinjaman terbesar, dengan nominal mencapai Rp3,9 triliun.
Total utang empat perusahaan konstruksi terbesar di Indonesia—termasuk Waskita Karya dan Wijaya Karya—melonjak lebih dari 12 kali lipat menjadi sekitar 130 triliun rupiah sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada Oktober 2014.
Wijaya Karya melaporkan rugi bersih Rp521 miliar untuk tiga bulan pertama tahun ini, menurut laporan keuangan yang diterbitkan 8 Mei. Angka tersebut merupakan kerugian bersih triwulanan terbesar yang pernah ada. Kepemilikan kas dan setara mencapai Rp2,2 triliun, turun 61% dari akhir 2022.
Merger BUMN Karya
Berbagai kontroversi yang tak henti menerpa itu pada akhirnya mendesak pemerintah semakin serius berancang-ancang menggelar pembenahan. Salah satu caranya adalah dengan penyatuan BUMN sehingga jumlah BUMN, dalam hal ini adalah BUMN karya yang banyak mengerjakan proyek infrastruktur pemerintah, akan menyusut dari sembilan perusahaan menjadi empat BUMN saja.
"Kami sudah kaji sebaiknya, [BUMN] karya-karya ini dari sembilan menjadi empat atau berapa. Konsolidasi sesuai dengan buku biru kami dua tahun lalu," terang Erick Thohir, Menteri BUMN, Rabu (3/5/2023).
Konsolidasi bisa dilakukan dengan dua cara, merger dan akuisisi. Teknisnya nanti akan seperti konsolidasi Bank Syariah Mandiri yang melebur jadi Bank Syariah Indonesia (BSI).
Penggabungan yang akan dilakukan untuk BUMN Karya, digambarkan secara prematur yaitu PT Waskita Karya Tbk (WSKT) akan digabungkan dengan PT Hutama Karya (Persero), lalu PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) akan dikawinkan dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA).
“Tapi, itu belum menjadi keputusan,” kata Erick.
Upaya merger itu mungkin tidak akan mudah mengingat kinerja masing-masing perseroan bervariasi, ada yang masih mencetak rugi, ada yang sudah untung. Ada yang masih menanggung utang luar biasa besar, ada yang beban utangnya relatif lebih ringan.
Sejauh ini, Waskita masih menjadi “juara” perihal beban utang dan rasio utang luar biasa tinggi. Pada kuartal 1-2023, Waskita mencatat total kewajiban mencapai Rp84,37 triliun di mana sebesar Rp21,23 triliun adalah kewajiban jangka pendek (current liabilities). Adapun ekuitas perusahaan tercatat Rp13,84 triliun. Itu menjadikan rasio utang terhadap ekuitas (DER) Waskita menjadi 609% atau 6 kali.
Wijaya Karya alias WIKA juga masih bergelut dengan beban utang besar. Perseroan mencatat total kewajiban sebesar Rp57,6 triliun pada kuartal IV-2022 dengan ekuitas sebesar Rp17,49 triliun, membuat rasio utang perseroan sebesar 3,29 kali sedikit naik dari posisi kuartal sebelumnya.
-- dengan asistensi laporan Claire Jiao dan Grace Sihombing dari Bloomberg News
(rui)
