Selain peluang PLTN, Dadan mengatakan, kementeriannya turut mematangkan rencana investasi di sektor minyak dan gas (migas).
Beberapa kesempatan itu di antaranya terkait dengan peluang impor minyak mentah hingga kelanjutan investasi PJSC Rosneft Oil Company di megaproyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban.
“Semua potensi kerja sama kita eksplorasi, ini kan antar pemerintah dan pemerintah,” kata Dadan.
Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Anindya Bakrie menuturkan pertemuan itu juga dihadiri Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri.
"Tadi dibicarakan beberapa proyek migas, saya lihat juga upaya mereka untuk fokus di bidang migas di Indonesia. Memang mereka sangat besar terutama di gas, minyak juga," ujar Anindya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan kontruksi PLTN bisa dimulai pada 2029—2032.
Sementara itu, target komersialisasinya ditetapkan pada 2032 atau lebih awal dari rencana semula pada 2039.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengungkapkan hal itu dilakukan seiring dengan rencana penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 gigawatt (GW) dalam rancangan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025—2060.
Yuliot menjelaskan angka tersebut ditetapkan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan mencapai 8% pada 2029.
Adapun, dari kapasitas pembangkit listrik sebesar 443 GW itu, sebanyak 79% berasal dari energi baru terbarukan (EBT).
"Pengembangan pembangkit nuklir diupayakan percepatan 2029—2032," kata Yuliot dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI, dikutip Jumat (24/1/2025).
Menurutnya, pengembangan PLTN sebuah keniscayaan guna mengisi target bauran EBT sebesar 79% tersebut. Terlebih, beberapa sumber EBT seperti panas bumi berada di lokasi terpencil atau remote area.
(dov/naw)
