Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan ekonom memperkirakan aktivitas manufaktur Indonesia yang tecermin dalam purchasing managers indeks (PMI) akan merosot jika pemerintah melonggarkan kebijakan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), termasuk perluasan barang impor.

Kepala Ekonom Bank Pertama Josua Pardede mengatakan pembukaan keran impor, terkhusus kepada barang yang bernilai tinggi seperi semikonduktor, alat elektronik, dan farmasi dapat menggeser produk dalam negeri defensif.

Dengan kata lain, lanjut dia, para pelaku industri dalam negeri tersebut akan menahan ekspansi produksi sebagai imbas dari tekanan persaingan produk barang impor yang akan membanjiri Tanah Air.

"Jika pelaku industri menahan ekspansi produksi akibat tekanan persaingan barang impor, PMI bisa melandai, bahkan berkontraksi dalam beberapa bulan mendatang," ujar Josua saat dihubungi, akhir pekan kemarin.

Per Maret tahun ini, PMI Manufaktur Indonesia memang tercatat masih berada di angka ekspansif pada level 52,4. Sebagai catatan, angka PMI di atas 50 menunjukkan tren ekspansif industri.

Meski demikian, torehan tersebut menunjukkan penurunan 0,8 poin jika dibandingkan bulan sebelumnya atau Februari yang masih berada di level 53,6, yang didorong oleh peningkatan konsumsi selama Ramadan dan Idulfitri.

Josua kembali mengkhawatirkan rencana pelonggaran TKDN dan perluasan barang impor pemerintah akan mengancam kontraksi industri manufaktur Tanah Air.

"Ini juga diperparah dengan kemungkinan penurunan pesanan ekspor karena melemahnya permintaan global akibat perang tarif yang berkepanjangan," tutur dia.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mengkaji ulang, termasuk relaksasi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan realistis.

Permintaan itu, dinilai Prabowo, akan membuat daya saing Indonesia di pasar global meningkat--yang juga sebagai respons gejolak ekonomi akibat tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump--yang memicu perang dagang saat ini.

"TKDN [mungkin] sudah niatnya baik, nasionalisme," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, belum lama ini. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," imbuh dia.

TKDN sendiri menjadi salah satu aspek yang disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengenakan tarif resiprokal, termasuk ke Indonesia yang mencapai 32%, meski kini telah ditunda selama 90 hari. Ini disorot oleh pemerintah Donald Trump karena dinilai sebagai hambatan nontarif

Selain itu, Prabowo juga meminta penghapusan kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Regulasi itu, dinilainya justru menghambat kelancaran perdagangan.

"Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silahkan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo.