Bloomberg Technoz, Jakarta – Pemerintah mengungkapkan rendahnya minat masyarakat dalam memanfaatkan subsidi pembelian sepeda motor listrik turut dipicu oleh banyaknya diler yang meragukan skema restitusi dalam insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) tersebut.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sekaligus Ketua Perkumpulan industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko menyebut sejauh ini baru 108 motor listrik baru yang terbeli dari 200.000 unit yang ditargetkan pemerintah melalui skema insentif KBLBB.
“Kemarin dalam rapat terakhir itu baru 108 motor yang terbeli. Kenapa ada keringanan dari pemerintah, tetapi kok disambut seperti itu oleh masyarakat ini,” ujarnya di acara Green Economic Forum, Senin (22/5/2023).
Pemerintah sebelumnya memberikan insentif kepada masyarakat untuk pembelian sepeda motor listrik maupun konversi senilai Rp7 jut aper unit. Bantuan ini hanya berlaku untuk 2 tahun (2023—2024) dengan total target 1 juta motor listrik baru dan konversi. Adapun, anggaran insentif tersebut mencapai Rp7 triliun.
Moeldoko menjelaskan, setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap program tersebut, dia menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai skema insentif tersebut.
“Intinya belum tersosialisasi dan pemahaman berbeda antara diler, publik, dan pemerinta; dan ini akan kami selaraskan dan dengan skema yang mudah,” katanya.
Permasalahan Restitusi
Pada kesempatan yang sama, Moeldoko juga mengatakan masih banyak diler kendaraan bermotor yang kebingungan dan belum paham terkait dengan skema restitusi dalam insentif KBLBB. Mereka khawatir akan kesulitan untuk menagih restitusi tersebut ke pemerintah.
“Ini jangan sampai nanti [terjadi salah] pemahaman tentang restitusi. Maksudnya gini, saya membeli sepeda motor di diler agregat dari yang Rp7 juta nanti setelah sekian bulan atau setahun baru dibayarkan oleh pemerintah. Nah pengetian itu yang kami sedang rumuskan [agar] jangan ada pengertian kalau bisa dipercepat sebulan kenapa harus satu tahun. Ini lagi diskusi panjang lebar dengan Kementerian Keuangan untuk menentukan ini,” katanya.
Dia berharap diskusi penyelarasan restitusi dengan otoritas fiskal tersebut bisa berdampak kepada naiknya minat masyarakat terhadap kendaraan listrik dan target pembelian 200.000 sepeda motor listrik bisa terealisasi lebih baik.
Sebagai informasi, penerima manfaat bagi motor listrik baru akan diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) penerima kredit usaha rakyat (KUR), penerima bantuan produktif usaha mikro (BPUM) dan bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik.
Adapun, penerima insentif untuk motor konversi tidak ada batasan. Namun, untuk pembelian kendaraan, produsen harus memenuhi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40% dan tidak diperbolehkan untuk menaikkan harga.
(krz/wdh)
