"Kebijakan ini bisa menciptakan persaingan yang tidak seimbang jika tidak dibarengi dengan insentif penguatan kapasitas produksi lokal," kata dia. "Dampaknya sangat tergantung pada pendekatan implementasi."
Pelonggaran Bersyarat
Dengan kata lain, Josua menyarankan pemerintah harus proaktif melakukan negosiasi dan memikirkan secara matang-matang jika pada akhirnya akan menerapkan fleksibilitas dalam aturan TKDN tersebut.
Dia meminta pemerintah, terkhusus Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk memainkan peran strategis dalam mengelola transisi kebijakan TKDN agar tetap mendorong industrialisasi domestik, dengan melakukan pelonggaran bersyarat.
"Pelonggaran bersyarat ini, di mana hanya sektor tertentu yang mendapatkan relaksasi TKDN—terutama sektor yang menjadi bagian dari negosiasi dagang bilateral, seperti ICT [Teknologi, Informasi dan Komunikasi] dan farmasi," tutur Josua.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga harus menyusun roadmap TKDN sektoral yang fleksibel tapi tetap menjaga arah penguatan industri nasional, misalnya dengan insentif bagi sektor yang mampu meningkatkan kandungan lokal secara progresif.
Pemerintah, kata dia, juga harus intens untuk membangun kemitraan industri global-lokal, seperti melakukan aksi korporasi melalui kerja sama usaha atau joint venture yang mewajibkan transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM lokal.
"Lalu, menyiapkan kebijakan penyeimbang, seperti proteksi terhadap industri hulu, pelatihan vokasi berbasis kebutuhan sektor prioritas, serta reformasi insentif fiskal dan pembiayaan untuk industri padat karya dan padat teknologi."
Rencana pelonggaran, bahkan menghapuskan TKDN sebelumnya diutarakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara memerintahkan jajaran kabinetnya untuk mengkaji ulang dan merelaksasi kebijakan TKDN agar lebih fleksibel dan realistis.
Permintaan itu, dinilai Prabowo, akan membuat daya saing Indonesia di pasar global meningkat--yang juga sebagai respons gejolak ekonomi akibat tarif resiprokal Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump-- yang memicu perang dagang saat ini.
"TKDN [mungkin] sudah niatnya baik, nasionalisme," kata Prabowo dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta, belum lama ini. "Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif," imbuh dia.
TKDN sendiri menjadi salah satu aspek yang disorot Pemerintah Amerika Serikat (AS) dalam mengenakan tarif resiprokal. TKDN bersama dengan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) disorot oleh pemerintah Donald Trump karena dinilai sebagai hambatan non tarif.
(ibn/frg)
