Bloomberg Technoz, Jakarta - Peneliti senior BRIN Lili Romli menilai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dapat menjadikan titik awal bergabungnya partai berlambang kepala banteng tersebut dengan pemerintah. Dia menilai ada tiga bentuk posisi politik ‘koalisi’ yang bisa diambil PDIP usai pertemuan di Teuku Umar tersebut.

Pertama, kata dia, PDIP dapat mendukung pemerintah tanpa harus bergabung dalam pemerintahan. Hal ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Skema kedua, PDIP bisa saja bergabung ke pemerintahan dengan mendapatkan posisi dalam kabinet.

“Ketiga, tetap di luar pemerintahan tapi akan memberikan dukungan setiap kebijakan pemerintah. Semacam pseudo oposisi, oposisi tapi tidak galak,” kata Lili kepada Bloomberg Technoz, Rabu (9/4/2025).

Apabila skema pseudo oposisi ditempuh, maka PDIP tak akan bersikap keras seperti era pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Saat itu, PDIP menjadi satu-satunya partai oposisi yang kerap melawan kebijakan pemerintahan SBY.

Toh, menurut Lili, PDIP selama kerap mendukung kebijakan yang diambil pemerintah — berperan seperti partai koalisi. Termasuk saat DPR dan pemerintah sepakat menggodok cepat Revisi Undang-Undang TNI dan Minerba.