Selain itu, sektor usaha yang butuh stimulus dari APBN juga banyak, salah satunya industri padat karya tekstil dan alas kaki yang sedang diterpa badai PHK.
"Jangan karena jelang pemilu lalu gunakan instrumen belanja pegawai untuk dorong belanja konsumtif. Bayangkan ada 4 juta ASN, kalau satu orang menanggung 4 anggota keluarga bisa di politisasi kenaikan gaji pegawai pemerintah untuk raup suara, " jelasnya.
Ekonom lainnya berbeda pendapat. Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah mengatakan bahwa usulan kenaikan gaji ASN hendaknya tidak dikaitkan dengan tahun politik, karena hal itu adalah kewajaran yang dilakukan setiap tahun.
Menurutnya kenaikan gaji pegawai baik ASN maupun swasta itu adalah sebuah kewajaran dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, tanpa kenaikan gaji maka daya beli pegawai ASN ataupun swasta akan tergerus oleh inflasi.
Ia mengatakan bahwa dengan daya beli yang lebih rendah maka konsumsi rumah tangga akan menurun dan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah akan menyebabkan penciptaan lapangan kerja menurun dan pengangguran serta kemiskinan meningkat.
"Secara umum kebijakan pemerintah di era Jokowi lebih baik. Hal ini saya kira yang menyebabkan lebih dari 70% masyarakat merasa puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi," ungkap Piter.
Dari sisi kebijakan publik, pakar kebijakan Universitas Indonesia, Lisman Manurung bilang adanya kenaikan gaji PNS ini adalah kebijakan yang baik karena bisa meningkatkan kinerja PNS.
"Faktor pendukung positif nilainya, meskipun belum pernah ada survey yang menyeluruh, pungutan liar telah merosot drastis sejak meningkatnya jumlah pejabat yang dipenjarakan terkait korupsi, " ujar dia.
(yun/ggq)
