Dikonfirmasi secara terpisah, Kementerian Luar Negeri mengatakan dalam kebiasaan diplomatik, sebenarnya tidak ada yang aneh apabila suatu pos Dubes belum sempat terisi karena mekanismenya tetap berjalan.
Hal ini terjadi karena kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia atau Konsulat Jenderal Republik Indonesia akan dipimpin oleh Kuasa Usaha Ad Interim/ Charge d’Affaires (KUAI).
Juru Bicara Kemlu Rolliansyah Soemirat mengamini posisi KUAI di KBRI Washington saat ini diisi oleh Ida Bagus Made Bimantara.
Selain itu, Rolliansyah menggarisbawahi penunjukan Dubes untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden.
"Sesuai Undang-Undang Dasar, penunjukan Dubes untuk negara asing merupakan sepenuhnya hak prerogatif Presiden," ujar Rolliansyah kepada Bloomberg Technoz.
Sekadar catatan, Presiden ke-7 Joko Widodo memang belum melantik pengganti Rosan kala itu untuk menduduki jabatan Dubes Indonesia untuk AS. Selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto hingga saat ini juga belum melantik orang yang menempati posisi tersebut.
Pada Senin (24/3/2025), Prabowo sebenarnya melantik 31 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia untuk mewakili negara di berbagai kawasan strategis dan organisasi dunia. Namun, Kepala Negara saat ini belum melantik Dubes Indonesia untuk AS.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga serta menjalin komunikasi dengan United States Trade Representative (USTR), U.S. Chamber of Commerce, dan negara mitra lainnya untuk merumuskan langkah strategis yang tepat dalam merespons kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh AS. Koordinasi dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh dan selaras dengan kepentingan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah tindakan membalas atau retaliasi atas kebijakan tarif resiprokal yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada Tanah Air sebesar 32%.
Airlangga mengatakan pemerintah memilih untuk menempuh jalur diplomasi dan negosiasi untuk mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara. Pendekatan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari AS,” ujar Airlangga dalam siaran pers, dikutip Senin (7/4/2025).
(dov/del)
